Andrew Johnson, Donald Trump, dan Sejarah Kekerasan dalam Demokrasi AS

Sabtu, 09 Januari 2021 – 19:09 WIB

Illustrasi: redriverradio.org

Illustrasi: redriverradio.org

Washington, REQNews.com -- Tahun 1869 Presiden AS Andrew Johnson menolak menghadiri pelantikan Ulysses S Grant sebagai penerusnya. Kini, Donald Trump mengulangi tindakan serupa, yang bagi sejarawan menandai betapa seriusnya tingkat perpecahan di masyarakat AS.

Johnson orang Selatan. Abraham Lincoln menggandengnya untuk mendampingi sebagai wakil usai Perang Saudara 1861-1865. Setelah Lincoln terbunuh, Johnson otomatis menjadi presiden.

Tahun 1868 ia dikalahkan Grant dalam pemilu. Kekalahan Johnson disebabkan beberapa hal. Pertama, ia merusak upaya Utara dan Abraham Lincoln membebaskan kulit hitam dari perbudakan, tapi memaksakan pemerintahan anti-perbudakan di bekas negara konfederasi.

Kedua, Johnson menarik kelompok-kelompok pinggiran, menciptakan politik keluhan yang menarik bagi orang-orang Selatan yang ingin melanjutkan Perang Saudara.

Grand, figur yang mengalahkannya dalan pemilu 1868, adalah mantan jenderal Union Army yang mengalahkan pasukan Konfederasi. Ia dipandang sebagai pemersatu AS, yang bisa membawa Paman Sam kembali bersatu lewat penekanan keadilan dan kesopanan.

"Ada kemiripan antara situasi era Johnson-Grand dan Trump-Biden," kata Brandon Rottinghaus, profesor ilmu politik Universitas Houston, kepada Aljazeera.

Grant, yang tidak ingin dikaitkan dengan Johnson, menolak naik kereta yang pernah ditumpangi Johnson saat bergerak dari Gedung Putih ke Capitoh Hill untuk dilantik. Johnson, mengadakan rapat umum besar yang dihadiri pendukungnya saat Grant dilantik pada 4 Maret.

Amanedemain ke-20 Konstitusi AS, yang diratifikasi tahun 1933, mengubah tanggal pelantikan presiden menjadi 20 Januari.

Situasi yang membedakan mungkin hanya pada pengerahan massa. Trump mengerahkan massa menduduku Capitol Hill sebelum pelantikan, bukan pada saat Biden diambil sumpah.


Sejarah Kekerasan

Jeremi Suri, profesor sejarah Universitas Texas di Austin, mengatakan AS punya sejarah panjang kekerasan massa yang selalu tidak ingin dibicarakan.

Suri menyamakan invasi massa Trump ke Capitol Hill dengan Pembantaian Colfax di Louisiana tahun 1873, ketika milisi kulit putih menggulingkan gubernur terpilih secara demokratis dan membunuh seratus budak kulit hitam yang dibebaskan.

Sejarah AS mencatat peristiwa itu sebagai episode terburuk kekerasan rasial dan politik periode pasca-rekonstruksi Perang Saudara. Kekerasan itu mencerminkan perpecahan yang menyebabkan daftar pemilih yang diajukan ke Kongres dalam pemilihan presiden 1876 menurun.

"Sangat jarang melihat serangan ke Capitol Hill. Sangat jarang seorang presiden memberikan kekuatan terhadap aksi itu," kata Rottinghaus. "Faktanya, kami belum melihat persamaan signifikan."

Tahun 1954 nasionalis Puerto Rico memasuki Capitol Hill dan memberondongkan peluru ke anggota Kongres dari atas balkon. Lima anggota Kongres terluka tapi tidak ada korban jiwa. Penyerang ditangkap dan dipenjarakan sampai 1979.

Lubang peluru masih bisa dilihat di tembok dan meja kayu. Sejak saat itu, pelat anti peluru dipasang di meja, di belakang semua kursi 435 anggota Kongres, untuk melindungi semua anggota jika terjadi serangan serupa.

Sebelum serangan ke Capitol Hill, seorang pengunjuk rasa bersenjata berat menghadapi polisi dan memasuki gedung parlemen negara bagian Michigan, Maret 2020, untuk memprotes perintah 'stay at home' Gubernur Gretchen Whitmer demi menekan penyebaran virus korona.

Setelah serangan massa Trump ke Capitol Hill yang menewaskan lima orang, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Yang pasti, demokrasi AS ditulis dengan darah, dan tampaknya belum akan usai.

"Kami terlihat seperti kekuatan kelas tiga yang modalnya rentan, dan demokrasi dalam bahaya," kata Rottinghaus.