Diperingati Setiap Tanggal 22 Juli, Ini Sejarah Panjang Hari Kejaksaan RI

Kamis, 22 Juli 2021 – 11:55 WIB

Gedung Kejaksaan RI (Foto: Istimewa)

Gedung Kejaksaan RI (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung Republik Indonesia hari ini Selasa 22 Juli 2021, merayakan ulang tahun yang ke-61. Diketahui tanggal itu dipilih sesuai dengan berdirinya Kejaksaan menjadi lembaga mandiri pada 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No 204/1960.

Dikutip dari laman Kominfo, Hari Kejaksaan juga dikenal sebagai Hari Bhakti Adhyaksa yang berarti pengabdian para anggota Kejaksaan RI. Kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntut resmi, yang difungsikan pertama kali pada masa kependudukan Jepang.

Saat itu, Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk menyidik kejahatan dan pelanggaran. Kemudian menuntut perkara, serta mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan secara hukum.

Sesudah Indonesia merdeka, fungsi itu pun tetap dipertahankan hingga Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Dlaam memenuhi tuntutan jaman, aturan susunan organisasi serta tata laksana kerja Kejaksaan RI mengalami beberapa kali perubahan. Seperti, perubahan pertama terjadi di awal era 90-an, dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Setelah era reformasi, Kejaksaan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum di Indonesia terus berkembang dan memperbaiki diri menjadi lembaga yang lebih mandiri serta bebas dari intervensi.

Selanjutnya untuk memperkuat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pada Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis, Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam kasus penegakan hukum. Karena, hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan layak tidaknya kasus dapat maju ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Namun, di sisi lain Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau executive ambtenaar. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi.

Kemudian terkait dengan penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang. Yaitu bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Dari empat bidang tersebut, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI.

Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.