Mengenal Sejarah Hukum Perang dan Sosok Henry Dunant

Rabu, 25 Agustus 2021 – 19:01 WIB

Ilustrasi perang (Foto: Istimewa)

Ilustrasi perang (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui cara penyelesaian sengketa melalui peperangan, namun untuk membatasi kekuasaan pihak berperang, maka diterapkan lah Hukum Humaniter yang mencangkup beberapa aturan dalam berperang.

Seperti yurisdiksi pengadilan Mahkamah Pidana Internasional, cara berperang, alat berperang dan perlindungan terhadap korban-korban peperangan.

 

Hukum Humaniter Internasional mempunyai nilai historis yang sangat penting, dalam proses pembentukannya terdapat dua tokoh penting yaitu Henry Dunant dalam bukunya ‘A Memory of Salferino, 1862’ dan Francis Lieber dalam bukunya ‘Lieber’s Code and the Laws of War, 1983’.

 

Henry Dunant yang bekerja sebagai pengusaha dan aktivis sosial membuat buku tersebut karena dalam pandangannya mengenai ketiadaan pemberian bantuan terhadap korban perang yang terluka dan sekarat pada waktu peperangan, maka ia pun mengajukan dua tindakan praktis untuk menyediakan tenaga medis dalam terjadinya peperangan dan pembuatan organisasi tetap yang bergerak dalam bidang pemberian bantuan terhadap korban perang.

 

Usahanya tersebut membuahkan hasil yaitu berupa Konvensi Genewa serta pendiri Red Cross atau Palang Merah. Mempunyai tujuan untuk melindungi kombatan dan penduduk sipil maupun pihak lain yang tidak mengambil bagian dalam peperangan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak individu terhadap orang yang jatuh ke tangan musuh, berusaha untuk mengembalikan perdamaian seperti keadaan semula, dan membatasi kekuasaan pihak berperang.

 

Mahkamah Pidana Internasional ialah suatu mahkamah permanen yang terbentuk dari perjanjian dan telah mempunyai personalitas selayaknya hukum internasional.  Walaupun Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu institusi hukum yang bersifat independen, maka dari itu, konseptor Statuta Roma mengharapkan hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

 

Hal ini merupakan suatu penekanan yang penting karena Dewan Keamanan mempunyai peranan yang signifikan, berpengaruh dan penting dalam mengarahkan kasus-kasus kepada suatu lembaga hukum, serta mendukung otoritas penuh yang dimiliki oleh Dewan mengenai hal perdamaian internasional dan keamanan, maka dari itu penting untuk menjaga koherensi dalam hubungannya dengan Dewan Keamanan.

Hubungan antara Statuta Roma dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak termasuk perihal keuangan, namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian seperti biaya pengadilan yang muncul sebagai hasil dari rujukan Dewan Keamanan.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson