Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Cara Mr Kasman Menjaga Martabat dan Wibawa Kejaksaan

Jumat, 12 Juli 2019 – 15:00 WIB

Mantan Jaksa Agung Mr Kasman Singodemedjo (Foto: Istimewa)

Mantan Jaksa Agung Mr Kasman Singodemedjo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Generasi milenial mungkin tidak banyak yang mengenal Mr Kasman Singodemedjo. Dia adalah tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat jaksa agung.

Berbeda dengan sekarang, pada masa lalu jaksa agung adalah jabatan nan agung. Bahkan korps Adhyaksa begitu disegani lembaga penegak hukum lain, para pejabat negara, anggota parlemen, bahkan Presiden Sukarno.

Martabat dan kewibawaannya, sungguh melekat pada jaksa agung dan para jaksa, tak terkecuali moral dan integritasnya juga terjaga. Elemen-elemen tersebut itu pun dijunjung tinggi oleh Jaksa Agung kedua dalam sejarah lembaga kejaksaan dan sejarah Indonesia, Mr Kasman Singodimedjo.

Kasman menjabat sebagai jaksa agung pada periode 8 November 1945 hingga 6 Mei 1946 atau hanya sekitar 7 bulan. Tokoh pemuda ini menggantikan jaksa agung yang pertama, Mr. Gatot Taroenamihardja yang juga hanya melakoni masa jabatan singkat selama 12 Agustus 1945 hingga 22 Oktober 1945.

Meski singkat di kejaksaan, Kasman sempat membukukan sejarah di lembaga kejaksaan dan bagi bangsa. Antara lain mengeluarkan Maklumat Nomor III pada 15 Januari 1946.

Makluman ini ditujukan kepada para gubernur, para jaksa dan para polisi, dan berisi tentang penegasan status negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Sekaligus menegaskan proses hukum dan peradilan cepat, tepat dan menyelesaikan perkara-perkara kriminal yang menunggak.

Polisi dan jaksa juga dituntut menyelaraskan diri dengan pembangunan negara yang berdasarkan hukum dengan bantuan para hakim.

Kasman juga mengeluarkan instruksi penting bagi perkembangan eselonisasi, tata kerja dan organisasi lembaga kejaksaan. Instruksi pertama yang ditujukan kepada kepala-kepala pemerintahan di Jawa dan Madura, berupa penegasan terhadap keberadaan kejaksaan agung sebagai pucuk tertinggi di dalam lembaga kejaksaan dan di bawahnya ada kejaksaan tinggi di provinsi dan kejaksaan negeri di kabupaten/kota yang tunduk/taat serta harus selalu berkomunikasi/berkoordinasi dengan kejaksaan agung.

Pada 20 Desember 1945, Kasman mengeluarkan sebuah instruksi tentang pengadilan yang ditujukan kepada lembaga kepolisian. Isi instruksi, sebelum diadakan ketentuan lain, maka hukum acara pidana yang dipakai adalah HIR (Herziene Inlandsch Reglement).

Ini merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negeri kita hingga kini.

HIR berasal dari Inlansch Reglement (IR) atau Reglement Bumiputera. IR diundangkan pertama kali pada 5 April 1848 (Stb). 1848 Nomor 16, merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President hooggerechtshof (Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia.

Di dalam instruksi tersebut, Kasman juga mengatur ketentuan mengenai penahanan, sebagaimana tertuang dalam pasal 9 gunseikkeizirei atau peraturan pidana militer yang tidak lagi digunakan.

Sejarah kurang benderang menjelaskan alasan Sukarno tidak memberikan kesempatan yang lebih lama kepada Kasman sebagai jaksa agung. Mungkin karena Kasman kala itu merangkap sejumlah jabatan strategis, di antaranya, sebagai Ketua KNIP (cikal bakal DPR RI) yang diembannya sepanjang 1945-1950, selain menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman.

Mantan Ketua BPUPKI dan Kepala Kehakiman Militer itu juga diketahui sebagai aktivis partai politik Masyumi dan tokoh Muhammadiyah yang berani, tegas dan jago bicara. (RYN)