Memoar: Ketika Roem Lantang Suarakan Poligami

Selasa, 24 September 2019 – 08:30 WIB

Mohamad Roem (doc: istimewa)

Mohamad Roem (doc: istimewa)

JAKARTA, REQnews – Mohamad Roem dikenal sebagai salah satu diplomat saat menjadi delegasi Indonesia dalam Perundingan Roem-Royen tahun 1949 yang membahas luas wilayah RI. Roem lahir di Temanggung 16 Mei 1908 dan wafat di Jakarta 24 September 1983.

 

Hari ini menjadi moment peringatan wafatnya. Semasa hidupnya, Roem dikenal berperan andil dalam pembentukan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lho.

 

Bahkan mati-matian memperjuangkan poligami. Apa alasan di berbuat demikian?

Sebagai orang yang sejak muda telah berkecimpung di dalam pergerakan Islam, Roem sendiri tidak pernah abai melihat isu-isu penting menyangkut Islam.

Suatu ketika di akhir 1973, pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang hendak memberlakukan pokok-pokok dari undang-undang perkawinan untuk orang-orang Eropa. Dan dalam garis besarnya berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Kristen dan orang Indonesia yang beragama Islam dan penganut agama lain.

 

Menurut RUU Perkawinan, perkawinan sah menurut hukum kalau diselenggarakan di hadapan petugas yang berwenang, kemudian dapat diadakan upacara menurut agama masing-masing.

 

Bagi Roem yang sensitif di dalam RUU itu adalah soal poligami. Ia pun tidak sungkan membahasnya. Menurutnya, poligami bukan cuma soal laki-laki saja.

 

“Kalau tidak ada wanita yang bersedia dimadu, orang laki-laki tidak mungkin berpoligami,” kata dia saat itu.

 

Maka ia menawarkan dua opsi yaitu poligami atau pergundikan. Dipandang dari satu sudut, maka poligami merupakan suatu perlindungan untuk wanita. Masih terbuka alternatif untuk menjadi isteri yang sah, dilindungi oleh hukum.

 

"Kalau tidak, hanya terbuka kedudukan sebagai simpanan dengan memikul kewajiban tetapi tidak mempunyai tuntutan hukum,” ujar dia.

 

Poligami, kata Roem, juga memberi jaminan kepada anak-anak yang lahir dari perhubungan itu. Jika tidak dibuka kemungkinan poligami, maka konsekuensinya sangat merugikan bagi wanita dan anak-anak yang lahir dari perhubungan semacam itu.

 

Sesudah melalui perdebatan panas hingga didudukinya ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik oleh para demonstran, RUU Perkawinan akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Undang-undang ini secara tegas mengatakan bahwa pada dasarnya pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian, maka syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara ketat. 

 

Meskipun pengetatan itu cenderung kepada penolakan, Roem tidak keberatan. Mengutip pendapat pakar hukum terkemuka, Prof. Dr. Hazairin, Roem menekankan pentingnya undang-undang lain untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai isteri dan seorang laki-laki sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Roem mengingatkan, di dalam masyarakat ada orang yang beristri dua, bahkan lebih. Ada juga orang yang beristeri cuma satu, tetapi memelihara seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.

 

Menurut Islam, perbuatan yang terakhir itu, zina dan berdosa. "Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan harus dibantu dengan undang-undang yang melarang dengan ancaman hukum tiap hubungan kelamin antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan. Semua hubungan di luar Undang-undang Perkawinan, harus dilarang,” kata dia.

 

Sesudah Undang-undang Perkawinan berumur 45 tahun, kini undang-undang itu malah direvisi. Tapi sayangnya tak seperti diusulkan Hazairin dan Roem. Bahkan menimbulkan banyak kontroversi. (Binsasi)