IFBC Banner

Aturan Bersepeda dalam Kenangan: Lahir di Zaman Belanda dan Mati di Orde baru

Minggu, 24 November 2019 – 09:30 WIB

Ilustrasi sepeda di zaman Belanda (istimewa)

Ilustrasi sepeda di zaman Belanda (istimewa)

JAKARTA, REQnews – Dewasa ini mungkin banyak yang sudah lupa atau sama sekali tak tau soal peraturan bersepeda. Kebanyakan kita pasti cuma tau soal peraturan menggunakan kendaraan bermotor, ya kan? Lantas kapan aturan penggunaan sepeda ini diperkenalkan di Indonesia?

IFBC Banner


Mengutip Historia.id, sepeda pertama kali masuk ke tanah air lewat penjajahan Belanda yaitu di tahun 1910-an. Namun, aturan mengenai bersepeda baru muncul sekitar tahun 1930-an. Kemunculannya ditandai dengan terbitnya Wegverkeers Ordonanntie 1933 (Staatsblaad 1933 No. 68) atau Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Regulasi ini tujuannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. .

Berikut sejumlah peraturan soal bersepeda yang disarikan dalam buku Mr. Dr. F.J.W.H. Sandbergern berjudul Atoeran Mempergoenakan Djalan Raja terbitan 1939.

 

Sepeda wajib berjalan di lajur kiri

Dalam buku itu dijelaskan, para pengguna sepeda wajib berjalan di lajur kiri jalan, di samping kanan pejalan kaki dan gerobak pedati. “Kereta angin (Sepeda) sekali-kali tidak boleh lalu di tengah-tengah jalan,” catat Sandbergen.

Sementara, lajur sebelah kanan digunakan untuk kendaraan lebih cepat seperti delman, sado, sepeda motor roda dua, dan auto (mobil). Pesepeda dilarang pula mengambil lajur pejalan kaki dan kendaraan lebih lambat.

 

Tangan Sebagai ‘lampu sein’ dan Dilarang Berpegangan pada Kendaraan Lain

Laiknya penggunaan lampu sein pada sepeda motor atau mobil, maka bagi pesepeda yang ingin belok ke kiri atau kanan, wajib mengangkat tangan ke arah tujuannya.

Tak hanya itu, untuk melambat atau berhenti pun, pesepeda juga harus menggunakan tangannya sebagai isyarat. “Jika hendak melambatkan jalan, gerakkanlah tangan ke atas-ke bawah. Jika hendak berhenti, acungkanlah tangan ke atas lurus-lurus,” tulis Sandbergen.

Selain itu, pesepeda juga dilarang berpegangan pada kendaraan lain saat sedang melaju. Sebab tindakan itu sangat berbahaya. “Jika tidak tergiling oleh kendaraan tempat berpegang itu, boleh jadi digiling oleh kereta yang datang dari belakang,” kata Sandberg.

 

Tak Boleh Boncengan Lebih dari Satu Orang dan Harus Dilengkapi Lampu Maupun Reflektor

Larangan lain bagi pesepeda ialah membonceng orang lebih dari satu. Selain itu, dilarang juga membawa orang, jika sepeda tak ada alat boncengan. “Jika seorang penumpang sepeda berdiri di atas jalu roda belakang, pesepeda akan terkena pelanggaran lalu-lintas,” tulis dia.

Lalu demi keamanan dirinya, pesepeda wajib melengkapi kendaraannya dengan lampu putih, reflektor (mika pemantul cahaya), dan tanda khusus bagi pesepeda tuli atau kurang pendengaran. Lampu putih terpasang di bagian depan dan menyorot ke bawah. Lampu itu tidak boleh mengarah ke pengguna jalan lain. Sementara untuk reflektor terletak di belakang. Pemasangan reflector pun tak bisa sembarangan. “Hanya boleh dipakai kaca merah (reflektor) yang sudah disahkan pemerintah,” sebut Sandbergen.

Soekarno dan Fatmawati Boncengan naik sepeda

Bahkan di zaman kolonial, Direktur Transportasi dan Manajemen Air (Verkeer en Waterstaat) Hindia Belanda menyusun senarai (daftar) untuk reflektor sepeda yang berjumlah 56 bentuk yang produksi oleh sejumlah pabrik. Pesepeda harus memilih salah satunya dan tak bisa memasang reflektor di luar daftar resmi itu.

 

Harus Ada Bukti Tanda Lunas Pajak Sepeda

Ternyata bukan hanya motor maupun mobil saja yang dikenai pajak di zaman Belanda. Buktinya di tahun 1930-an, sepeda juga sudah dikenakan pajak sendiri. Sebagai salah satu syarat wajib, pesepeda harus punya peneng atau tanda lunas pajak sepeda.

Layaknya plat nomor, tanda ini wajib dipasang di depan sepeda. Sejak 1930-an, pemerintah kolonial menerapkan pajak kepada tiap pemilik sepeda, hal ini juga berlaku bagi kendaraan tak bermotor lain seperti delman, sado, dan gerobak. Namun, untuk pesepeda dari instansi kepolisian dan militer luput dari pajak ini.

Selain itu, besaran pajak sepeda berbeda di tiap wilayah. Hal ini disesuaikan dengan semangat desentralisasi pemerintahan sejak 1905. Pemerintah kolonial menggunakan pajak ini untuk merawat jalan. Tapi pesepeda protes tersebab lajur untuk mereka mudah rusak. Lantaran lajur sepeda kondisinya berbeda dengan lajur kendaraan bermotor yang mulus. Padahal sama-sama bayar pajak.

Di zama pendudukan Jepang, penerapan pajak ini masih dipertahankan. Tapi tujuannya untuk membiayai perang. Pengumuman terhadap besaran dan batas waktu pembayaran pajak sepeda kerap muncul di surat kabar. Cara ini pun masih bertahan hingga Indonesia masuk masa merdeka. Tapi bedanya, penggunaan pajak itu kembali ke tujuan awal yaitu untuk perawatan jalan.

 

Yang Bandel Bayar Pajak Sepeda Bisa Dipenjara

Memang pesepeda tak harus punya SIM dan tak ada batasan usia. Tapi harus rajin bayar pajak. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan diganjar hukuman dari polisi atau pemerintah. Bentuknya bervariasi: penjara, denda, dan penghentian sementara operasional sepeda. Bahkan jika tak mampu membayar denda, pemilik sepeda akan masuk penjara selama sebulan. Demikian keterangan dari De Locomotiev, 18 Juli 1950.

Namun di tahun 1970-an, penerapan pajak sepeda mulai kendor seiring menghilangnya sepeda dari jalanan kota-kota besar Indonesia. Ini membuat banyak orang enggan membayarnya, maka pemerintah kota menurunkan petugas hingga ke RT dan kampung-kampung untuk menarik pajak sepeda.

Tapi ternyata hasil penarikan pajak sepeda tak sebanding dengan biaya operasional untuk petugas. Hal ini lantas membuat pemerintah kota mulai ogah-ogahan menarik pajak sepeda.

Lalu di tahun 1997, secara formal, pajak sepeda tidak berlaku lagi. Hal ini termaktub dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tak hanya itu, sejumlah kewajiban pesepeda pada masa lampau seperti reflektor, tanda isyarat tangan, dan lampu juga hilang dari isi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Tapi beberapa aturan lain masih bertahan seperti kewajiban tanda khusus untuk pesepeda tuli atau kurang pendengaran dan larangan membawa penumpang tanpa alat boncengan. (Binsasi)