Jejak Jaksa 'Kadi' dan Kasus Hukum di Zaman Kesultanan Banten

Senin, 02 Desember 2019 – 07:00 WIB

Masjid Agung Banten, peninggalan Kesultanan Banten (pesona.travel)

Masjid Agung Banten, peninggalan Kesultanan Banten (pesona.travel)

JAKARTA, REQnews - Kesultanan Banten disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan nusantara di masa lampau yang punya aturan hukum yang ketat.

Menurut sumber kesaksian Belanda, yang berhak menentukan hukuman di masa itu adalah seorang kadi (gelar jaksa di masa itu).

 

Mulai Diterapkan di era Sultan Ageng Tirtayasa

Kadi mulai mengurus masalah hukum di Kesultanan Banten kurang lebih sejak 1596 M. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa (1631-1695) kadi mendapatkan gelar khusus, Kiyahi Peqih Najamuddin.

Menurut Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Ayang Utriza Yakin, gelar Kiyahi Peqih Najamuddin, pertama kali diberikan kepada Enthol Kawista pada 1651. Gelar itu baru dipakai ketika seorang kadi berkuasa.

Gelar itu dipakai sampai 1855-1856 saat kadi terakhir, Haji Muhammad Adian, wafat.

“Selama 200 tahun institusi hukum di bawah kadi dilestarikan Kesultanan Banten. Ada 13 orang bertanggung jawab dengan gelar kadi agung atau yang menyandang Kiyahi Peqih Najamuddin,” katanya di Jakarta belum lama ini.

 

Kadi menangani semua masalah hukum perdata dan beberapa hukum publik

Bahkan pada tahun 1192 H (1778 M), kadi di Kesultanan Banten mencatat telah memutus dua kasus perceraian yaitu untuk pasangan Karibah-Urip dan Qariyah-Bayudin.

Alasan perceraiannya karena Urip dan Bayudin mengabaikan istrinya selama setahun.

Namun, dalam praktiknya, Kadi tak hanya mengurus perceraian atau masalah perdata lainnya seperti nikah dan waris. Kadi juga menanggapi masalah hukum pidana dan hukum publik.

“Dulu pengadilan kadi meliputi semua kasus hukum. Kalau sekarang pengadilan agama hanya mengurusi hukum keluarga muslim, seperti talak, rujuk, warisan, dan seterusnya,” kata Ayang.

Ayang menyebutkan, kasus utang piutang misalnya, cukup banyak terjadi di Banten, ada 600-an kasus. Lalu talak 90-an kasus, budak 80-an kasus, kesaksian 40-an kasus, dan 40-an lebih kasus lainnya yang ditangani oleh kadi Kiyahi Peqih Najamuddin.  

 

Ada juga gelar Bumi yang mengurus kasus kriminal dan kasus yang menimpa kerabat kerajaan

Menurut Ayang, "Bumi" merujuk pada pejabat bergelar mangkubumi. Dalam struktur politik di Kesultanan Banten, pejabat hukum, selain kadi, dipegang oleh mangkubumi.

Mangkubumi ada dua: dalam dan luar. Mangkubumi dalam mengurus kasus-kasus terkait keluarga kerajaan yang tinggal di dalam kawasan keraton. Sementara mangkubumi luar mendampingi kasus hukum bagi keluarga kerajaan yang ada di luar tembok keraton.

“Bumi selalu dikaitkan dengan pengadilan untuk keluarga kerajaan. Di kasus itu pelakunya abdi ngabehi, pembesar kerajaan. Maka dia diadili bumi walaupun kasusnya masih dicatat Kiyahi Peqih Najamuddin,” kata Ayang yang tengah menempuh pendidikan posdoktoral di Institut de Recherche-religions, spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS), Université Catholique de Louvain (UCLouvain), Belgia.

Sanksi denda paling sering ditemukan dalam menindak terpidana. Hukuman lain yang sering dipakai adalah kerja sosial.

“Paling banyak kerja sosial mengambil batu karang satu sampai 20-an perahu. Ambilnya harus masuk ke laut. Batu karang ini untuk membangun kota, istana dan lain-lain. Ini yang paling lazim,” kata Ayang.

Sepanjang data yang ada, selama tiga abad Kesultanan Banten berdiri hanya sekali hukuman kejam: potong tangan bagi pencuri perhiasan permaisuri Sultan Ageng Tirtayasa. “Ini berdasarkan laporan utusan diplomatik asing yang ke Banten. Hati-hati tapi mencerna laporan ini, karena pencuri menyentuh milik permaisuri sultan. Ini umum dilakukan penguasa saat itu. Ini hukum sultan. Semau-maunya dia saja,” kata Ayang.

Di antara tindak pidana itu, kata Ayang, terdapat kasus penyekapan dan pemerkosaan perempuan. Siku, abdi Ngabehi Jaya Suraga, mengurung seorang perempuan. “Bumi” menjatuhkan hukuman denda 30 reyal kepada Siku pada Senin, 5 Muharam, tahun Wawu 1193 H.

"Bumi" juga menjatuhkan hukuman denda 30 reyal kepada Ki Ngarif asal daerah Terate, pada Selasa 10 Jumadilawal, tahun Wawu 1193 H, karena memperkosa seorang perempuan. Denda ini boleh dibayar utang.

 

Kasus-kasus yang tercatat

Berdasarkan catatan yang ada, pada 1192 H (1778 M) hanya berhasil ditemukan pencatatan kasus selama tiga bulan: Syawal, Zulkakdah, dan Zulhijjah. Masing-masing 26 kasus, 55 kasus, dan 47 kasus.

“Itu tercatat tiap hari senin sampai minggu. Saya membayangkan Kiyahi Peqih Najamuddin itu kaya ustad, kiayi dan ulama sekarang bekerja tiap hari tidak bisa tidak menerima orang yang datang,” kata Ayang. 

Sementara pada 1193 H (1779 M) terkumpul catatan selama 12 bulan. Dari Muharram sampai Zulhijjah sebanyak 565 kasus. Rata-rata 40-an kasus perbulan. Kasus juga dicatat setiap hari Minggu hingga Sabtu. Kasus terbanyak terjadi pada hari Sabtu.

“Ini mungkin menarik diteliti kenapa catatan terbanyak terjadi pada hari Sabtu,” lanjut Ayang.

Pada 1194 H (1780 M) yang diperoleh adalah catatan selama 5 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Tsani. Totalnya ada sebanyak 871 kasus yang bertanggal dan bertahun.

Kasus-kasus hukum yang terjadi di Kesultanan Banten, kata Ayang, melibatkan 400-an penduduk laki-laki dan perempuan 250 orang. “Yang banyak masalah berarti laki-laki. Dan apa? Rupanya banyak laki-laki tak bertanggung jawab yang membuat istri minta cerai,” katanya.

Sejauh ini, Ayang mengatakan, selain Kesultanan Banten, yang memiliki lembaga pengadilan kadi adalah Kesultanan Aceh.

Namun hanya Kesultanan Banten yang meninggalkan catatan hukum secara tertulis. Dokumen ini pun menjadi penting sebagai warisan bagi bangsa Indonesia bahkan Asia Tenggara. 

“Di Asia Tenggara tidak ada soalnya, kekurangannya seluruh kesultanan di Indonesia tidak ada yang meninggalkan arsip tertulis. Terutama catatan pengadilan,” kata Ayang. (Binsasi)