MK Tolak Gugatan yang Diajukan Tsamara Amany dan Faldo Maldani

Rabu, 11 Desember 2019 – 15:00 WIB

 Tsamara Amany dan Faldo Maldani (Foto:Istimewa)

Tsamara Amany dan Faldo Maldani (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait batas syarat minimal usia pendaftaran calon kepala daerah. 

"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon," ujar Ketua Majelis Anwar Usman dalam sidang putusan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.

Dengan putusan MK ini maka politikus PSI Tsamara Amany dan Faldo Maldani tak bisa maju di Pilkada 2020.

Gugatan ini diajukan oleh Faldo Maldini bersama Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra di bawah PSI. Faldo dkk menggugat ketentuan pasal Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada nomor 10 tahun 2019, tentang batas usia pendaftaran yang menyatakan:

...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Dalam gugatanya Faldo menyebut pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Penggugat meminta batas usia pencalonan sebagai kepala daerah diturunkan menjadi 21 tahun.

Dalam pertimbanganya, MK memutuskan bahwa gugatan Faldo Cs yang menyatakan batas usia 30 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak politik, tidak beralasan menurut hukum. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak dijamin oleh konstitusi.

"Batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam UU a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hal sipil dan politik lainnya, tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim MK I Dewa Gede Palguna.

"Sebab pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi," sambungnya.

Palguna menyebut dalam hubungan batas usia dan pengisian jabatan tidak berarti tidak diaturnya batasan usia. Menurut MK batasan usia sejalan dengan UUD 1945 pasal 28 huruf J ayat 2.