Suramnya HAM di Nepal

Minggu, 17 Maret 2019 – 21:00 WIB

Hak asasi manusia (FOTO: www.humanrights.gov.au)

Hak asasi manusia (FOTO: www.humanrights.gov.au)

JAKARTA, REQNews - Laporan tahunan yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kamis (14/3/2019) lalu, menilai status hak asasi manusia di Nepal terus suram.

Pembunuhan di luar hukum, penyiksaan oleh pasukan keamanan, pembatasan kebebasan bergerak bagi pengungsi, kekerasan terhadap perempuan dan korupsi adalah beberapa masalah utama hak asasi manusia yang disorot dalam laporan ini.

Laporan itu juga mencatat sejumlah peristiwa berdarah di Nepal. Laporan ini mencatat kematian aktivis Madhesi Ram Manohar Yadav yang meninggal dalam tahanan. 

Selain itu ada kegagalan pemerintah untuk mengamankan keadilan bagi Nirmala Pant, seorang perempuan yang diperkosa dan dibunuh di Kanchanpur pada Juli 2018. Bahkan, tindakan polisi melepaskan tembakan ke kerumunan yang menuntut keadilan untuk Pant dan menewaskan seorang warga sipil dan selusin pendemo lainnya terluka turut dikemukakan dalam laporan ini.

Sementara itu, pemerintah Nepal menyelidiki para pejabat dan pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran HAM.

“Personel keamanan yang dituduh menggunakan kekuatan berlebihan dalam mengendalikan protes dalam beberapa tahun terakhir tidak menghadapi pertanggungjawaban yang menonjol. Begitu juga sebagian besar pelanggar hak asasi manusia di era konflik,” tulis laporan itu.

Mengenai masalah penghilangan orang, laporan itu mengatakan, sementara tidak ada kasus penghilangan orang yang dilaporkan selama tahun ini. Meski demikian, nasib sebagian besar dari mereka yang hilang selama perang sipil masih belum diketahui keberadaannya.

"Hingga September pemerintah tidak menuntut pejabat pemerintah, baik saat ini atau sebelumnya, atas keterlibatan dalam penghilangan orang era konflik. Pemerintah juga tidak merilis informasi tentang keberadaan 606 orang yang diidentifikasi oleh NHRC telah dihilangkan oleh aktor negara," demikian kutipan dari laporan itu sebagaimana diberitakan The Kathmandu Post.

Laporan ini juga menyebutkan keputusan Presiden Bidya Devi Bhandari mengampuni Bal Krishna Dhungel, seorang politisi Maois yang dihukum karena membunuh Ujjan Kumar Shrestha pada tahun 1998.

Laporan itu juga menyebutkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengungsi Tibet yang tinggal di negara itu. Fokus dalam laporan itu adalah pada masalah-masalah utama dari kegagalan negara untuk memberi mereka akses ke suaka, akses ke layanan dasar, kebebasan bergerak dan berekspresi.

“Sebagian besar pengungsi Tibet yang tinggal di negara itu, khususnya mereka yang tiba setelah tahun 1990 atau berusia 16 tahun setelah 1995, tidak memiliki dokumentasi. Begitu pula anak-anak mereka yang lahir di daerah itu,” tulis laporan itu. 

“Bahkan mereka dengan status pengungsi yang diakui tidak memiliki hak hukum di luar kemampuan untuk tetap berada di negara ini.”

Anak-anak Tibet yang lahir di Nepal dengan status hukum seringkali tidak memiliki dokumen.

Mengenai status orang tanpa kewarganegaraan di Nepal, laporan itu menyebutkan, diperkirakan 5,4 juta individu tidak memiliki dokumentasi kewarganegaraan. Jumlah ini setara dengan sekitar 24 persen dari populasi penduduk berusia 16 tahun ke atas.

Laporan ini juga menyoroti status kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, dan hukum pidana dan perdata baru dan Undang-Undang Privasi yang telah mengkriminalisasi aktivitas media yang normal.

"Pengacara hak asasi manusia dan beberapa jurnalis menyatakan bahwa baik konstitusi dan hukum perdata memungkinkan pemerintah untuk membatasi kebebasan berbicara dan pers dengan cara yang mereka anggap tidak jelas dan terbuka untuk penyalahgunaan," kata laporan itu.

Pada pertemuan Dewan HAM baru-baru ini di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri Nepal Pradeep Gyawali melakukan perjalanan untuk membela catatan hak asasi manusia di Nepal. Gyawali mengatakan pihaknya berupaya memperbaiki situasi secara keseluruhan.

Ketika The Kathmandu Post  meminta komentar para pejabat di Kantor Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negeri tentang laporan itu, mereka mengatakan mereka belum membaca laporan itu. (Prazz)