INDIA, REQNews - Unjuk rasa menentang pengesahan UU Amandemen Kewarganegaraan di India, Kamis, 12 Desember 2019, menewaskan dua orang.&nbsp;
Dilansir dari AFP, Jumat 13 Desember 2019, Para pengunjuk rasa merupakan pemeluk Islam di timur laut India yang menentang pemberlakuan UU ini karena dianggap menyudutkan mereka.
Otoritas federal sekitar 5.000 tentara paramiliter yang bekerja sama dengan kepolisian setempat di Negara Bagian Assam untuk menangani puluhan ribu demonstran yang turun ke jalan sejak Rabu, 10 Desember 2019 atau di hari yang sama saat parlemen Majelis Tinggi India mengesahkan RUU.
Selain itu pemerintah juga memblokir akses internet di beberapa daerah untuk mencegah berkembangnya unjuk rasa.
Di Guwahati, polisi dan paramiliter terlibat bentrok dengan demonstran yang tetap turun ke jalan pada malam hari. Pemerintah menerapkan jam malam di Guwahati, memberi kewenangan kepada otoritas keaman untuk menembaki warga yang berkumpul menggunakan peluru kosong dan peluru tajam.
Dua demonstran yang tewas sempat menjalani perawatan di rumah sakit Guwahati, namun nyawa mereka tak tertolong.
"Beberapa dari mereka dibawa dengan luka-luka karena tembakan peluru. Dua dari 21 orang itu meninggal," kata Ramen Talukdar, seorang dokter di rumah sakit.
Para pejabat mengatakan, 20 hingga 30 orang terluka dalam demonstrasi selama beberapa hari terakhir akibat tembakan peluru karet, peluru tajam, gas airmata, maupun pukulan benda keras.
Pejabat kepolisia Guwahati Deepak Kumar dicopot dari jabatannya terkait pecahnya kekerasan.
Semua layanan kereta api ke Tripura dan Assam ditangguhkan dan beberapa penerbangan dibatalkan. Pertandingan kriket dan sepak bola yang dijadwalkan berlangsung di Assam juga dibatalkan.
Dengan disahkannya UU Amandemen Kewarganegaraan (CAB), India bisa menerima kelompok minoritas dari negara lain sebagai warga negara, asalkan bukan muslim.
Assam menjadi sorotan setelah pemerintah menerapkan aturan baru yakni pemutihan status kewarganegaraan bagi hampir 2 juta warganya, mayoritas muslim. Hak warga negara mereka dicabut dan terancam dideportasi atau setidaknya di penjara. Padahal mereka sudah beberapa generasi tinggal di India.
Penerapan UU ini merupakan agenda besar kelompok nasionalis Hindu partai berkuasa Bharatiya Janata (BJP) yang juga tempat bernaung , yang ingin menyudutkan sekitar 200 juta muslim India dan menjadikan mereka sebagai warga kelas 2.
Setelah aturan ini disahkan akan jauh lebih mudah bagi umat Hindu, Sikh, Budha, Kristen, dan minoritas lainnya untuk keluar dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan lalu menjadi warga negara India.
Menurut para politisi BJP, umat Islam dikecualikan karena mereka tidak mengalami kekerasan di tiga negara tersebut.
Anehnya, muslim yang mengalami kekerasan di selain tiga negara tersebut seperti Tamil di Sri Lanka, Rohingya di Myanmar, dan Tibet di China, tetap tidak diterima.

India Memanas, Umat Islam India Menolak Pengesahan UU Kewarganegaraan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi