JAKARTA, REQnews -&nbsp;PP Muhammadiyah merasa keberatan dengan tuduhan&nbsp;Wall Street Journal&nbsp;(WSJ) yang menyebut sejumlah organisasi Islam di Indonesia telah menerima suap dari pemerintah Cina untuk bungkam terkait kondisi umat Muslim Uighur di Xinjiang.&nbsp;
WSJ diminta untuk segera meralat berita yang pernah mereka terbitkan terkait tudingan tersebut, lalu meminta maaf baik-baik kepada Muhammadiyah.
"Bila hal itu tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Senin 16 Desember 2019.
Menurut Haedar, pihaknya sangat menyesalkan tuduhan WSJ yang menyebut&nbsp;adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina untuk memengaruhi sikap politik ormas-ormas Islam di Indonesia, baik terhadap PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama (PBNU), maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), atas permasalahan HAM di Xinjiang.
Haedar berkata, pemberitaan miring itu sangat tidak berdasar dan merusak nama baik ormas Islam di Indonesia.
Selain mendesak permohonan maaf itu, PP Muhammadiyah mendesak kepada Pemerintah Cina untuk lebih terbuka memberikan informasi dan akses masyarakat internasional, terutama terhadap kebijakan di Xinjiang dan kepada masyakarat Uighur.
Sebelumnya, sebuah artikel yang terbit di situs WSJ pada Rabu 11 Desember 2019 berjudul 'How China Persuaded on Muslim Nation to Keep Silent on Xianjiang Camps', memuat tuduhan tiga organisasi Islam Indonesia, yakni Muhammadiyah, NU dan MUI menerima suap Cina untuk bungkam soal Muslim Uighur. (ryv)
&nbsp;

Difitnah Bungkam Soal Uighur, Muhammadiyah Desak WSJ Minta Maaf

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi