JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung RI akhirnya menaikkan kasus gagal bayar polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk, ke tahap penyidikan. Status itu disematkan lantaran penyidik memperoleh fakta adanya kegiatan investasi melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
Diketahui, aksi korporasi tersebut yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan). Dalam catatan Kejagung, Jiwasraya sampai Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.
"Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu 18 Desember 2019.
Asuransi JS Saving Plan, kata Burhanuddin, mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional tahun 2014 &ndash; 2015.
Dia merinci, hal tersebut terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan High Risk (risiko tinggi) untuk mengejar High Return (keuntungan tinggi), antara lain penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari Aset Finansial.
Dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
Selain itu, adapula penempatan reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 2 persennya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98 persennya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.
"Sampai dengan bulan Agustus 2019, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menanggung potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 13,7 triliun," ujar Burhanuddin.

Potensi Rugikan Negara Rp 13 Triliun, Kasus Jiwasraya Naik Status Penyidikan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi