JAKARTA, REQnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengidentifikasi adanya uang tunai total Rp 607,110 juta yang tersimpan di laci meja kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, atasan tertinggi Bakri. Uang ratusan juta itu merupakan hasil penggeledahan KPK di kantor Lukman di kompleks Kementerian Agama (Kemenag) pada Senin (18/3/2019). Perinciannya, Rp 180 juta dalam pecahan rupiah dan USD 30 ribu (atau sekitar Rp 427,110). Temuan itu baru selesai dihitung tim KPK, kemarin (19/3/2019). ”Penyidik mengambil uang itu untuk dilihat. Apakah ada relevansi atau tidak dengan kasus yang kami tangani,” ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Temuan uang tunai bernilai ratusan juta di meja kerja menteri memunculkan beragam spekulasi terkait asal muasal uang dan kegunaannya. Sesuai ketentuan, menteri mestinya melaporkan penerimaan sekecil apapun ke KPK bila memang sumbernya tidak jelas. Komisi antirasuah berencana memanggil menag untuk mengklarifikasi uang “misterius” itu. Dari klarifikasi itu diharapkan diketahui dari mana sumber duit. ”Tentu saja uang tersebut akan diklarifikasi (darimana sumber dan peruntukannya, Red),” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Febri menjelaskan pihaknya belum berhasil mengidentifikasi apakah uang di laci menag itu berkaitan dengan perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy dan dua pejabat Kemenag ; Haris Hasanuddin (Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur) dan M. Muafaq Wirahadi (Kepala Kantor Kemenag Gresik). Bukti-bukti yang berhasil diamankan dari penggeledahan di sejumlah tempat masih terus dipelajari. Tidak tertutup kemungkinan pihak internal Kemenag yang diduga turut memuluskan jual beli jabatan itu segera ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. ”Penyelidikan (pihak lain) masih berjalan. Nanti kalau ditemukan fakta baru dan bukti lain akan kami cermati,” paparnya. Febri mengakui, kasus suap jual beli jabatan itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Romy yang notabene menjabat sebagai anggota DPR Komisi XI. Praktik itu hampir pasti melibatkan internal kemenag. Pasalnya, keputusan final pengisian jabatan hanya bisa dilakukan pihak Kemenag, bukan Romy. ”Kami sudah mengidentifikasi dan sudah punya bukti pihak-pihak yang diduga bekerja bersama-sama terkait perkara ini,” terangnya. KPK pun mengingatkan para pihak-pihak terkait untuk bersikap kooperatif dalam kasus ini. Imbauan itu muncul seiring adanya upaya oknum yang mencoba mempengaruhi saksi-saksi yang mengetahui detail perkara ini. ”Kalau ada upaya mempengaruhi saksi, apalagi menghilangkan barang bukti itu berisiko pidana di pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. (*/Oji)

Ada Uang Rp 607 Juta di Laci Menteri Agama. Uang Apa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi