Sertifikasi Perubahan Jenis Kelamin di Klausul RUU Kewarganegaraan : Alarm Komunitas LGBT di Nepal

Rabu, 20 Maret 2019 – 22:00 WIB

Komunitas LGBT (FOTO: The Kathmandu Post)

Komunitas LGBT (FOTO: The Kathmandu Post)

JAKARTA, REQNews - Ketentuan baru dalam rancangan undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan dianggap menjadikan masa depan hak-hak minoritas seksual di Nepal dalam ketidakpastian.

Ketentuan baru yang diusulkan tersebut menyatakan, seseorang perlu menunjukkan bukti perubahan jenis kelamin jika ia ingin mengubah identitas gender mereka pada kartu identitas kewarganegaraan.

Ketentuan ini memungkinkan orang untuk memilih gender sebagai laki-laki, perempuan atau ‘lainnya’ (others) dalam dokumen dari pemerintah. 

Menanggapi usulan tersebut, anggota komunitas LGBT di Nepal mengatakan, regulasi itu salah dan menjadi beban yang tidak diperlukan bagi mereka yang dapat membahayakan kehidupan kaum minoritas seksual di negara tersebut. 

“Penentuan nasib sendiri adalah satu-satunya hal yang seharusnya menjadi problem ketika mengidentifikasi identitas seksual seseorang karena tidak semua orang mampu atau ingin menjalani operasi perubahan jenis kelamin,” ujar Pinky Gurung Presiden Blue Diamond Society (BDS) yang bekerja untuk hak-hak LGBT di Nepal, sebagaimana dikutip dari The Kathmandu Post.

Dalam pengakuan pribadinya, Gurung mengatakan, tingkat tiroid dan tekanan darah tinggi yang ia miliki tidak memungkinkan baginya untuk menjalani operasi ganti kelamin. 

Senada dengan Gurung, Shrestha dari Forum Sanghiya Samajbadi Nepal merupakan salah satu di antara segelintir anggota parlemen yang dengan keras menentang ketentuan baru yang akan mempersulit kaum minoritas seksual. Dia telah mengusulkan amandemen rancangan undang-undang saat ini yang akan memungkinkan orang untuk mengubah nama dan jenis kelamin mereka pada kartu kewarganegaraan tergantung pada bagaimana mereka ingin mengidentifikasi diri mereka.

“Mahkamah Agung telah berulang kali mengatakan orang-orang dapat memilih identitas gender mereka berdasarkan 'penentuan nasib sendiri', dan apa pun yang merasa nyaman diidentifikasi oleh seorang individu sebagaimana mestinya sudah cukup,” kata Shrestha.

Mahkamah Agung Nepal telah mengeluarkan putusan pada 2007 yang mengatakan, setiap warga negaranya berhak memilih identitas gender berdasarkan “penentuan nasib sendiri”. Hal ini membuka jalan bagi warga negara Nepal untuk memilih ‘lainnya’ (others). Hal ini menjadikan Nepal dipuji karena telah memperkuat hak-hak minoritas seksual. 

Putusan pengadilan pada dua tahun lalu juga menegaskan kembali putusan MA tersebut dengan menyatakan bahwa hak untuk mengubah rincian kartu kewarganegaraan dijamin secara hukum. 

Namun berlawanan dengan Gurung dan Shrestha, Prem Suwal, salah seorang anggota parlemen Nepal, mengatakan tidak ada ruang untuk penentuan nasib sendiri. Suwal juga menegaskan, catatan medis adalah satu-satunya cara untuk membuktikan jenis kelamin seseorang. 

Suwal yang berasal dari Partai Majdoor Kisan Nepal merasa prihatin lantaran menruutnya, mereka bisa berada dalam masalah jika orang mempertanyakan keputusan anggota parlemen untuk membiarkan orang-orang menempatkan diri mereka dalam kategori gender pilihan mereka tanpa bukti medis.

“Kami tidak bisa mulai menetapkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya; hanya karena ia merasakan hal tertentu. Kami membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuktikan jenis kelamin seseorang. Klaim individu tidak masuk hitungan,” ujar Suwal. (Prazz)