JAKARTA, REQnews - Kemunculan draf perpres yang menegaskan posisi KPK di bawah presiden menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, dan sebuah pertanyaan besar, masihkah lembaga antirasuah itu bersifat independen?
Dijelaskan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko, harusnya penanganan korupsi di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen, bukan di bawah kendali pemerintah atau presiden.
"Jadi, ini semakin menjelaskan bahwa KPK bukan lagi badan independen seperti sebelumnya," kata Dadang, Jumat 27 Desember 2019.
Ia juga menyebut, KPK saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang akan semakin dipertegas saat perpres tersebut terbit nantinya.
Pasal yang dimaksud adalah Pasal 1 di perpres tersebut. Dalam pasal itu, pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara.
Berikut ini bunyi Pasal 1 di perpres itu:
Pasal 1
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.
(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial. (ryv)

Perpres akan Terbit, KPK Yakin Masih Independen?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi