IFBC Banner

9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai Ditangkap

Kamis, 21 Maret 2019 – 18:00 WIB

(foto:istimewa)

(foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan meterai. 


IFBC Banner


Peredaran Materai palsu ini telah menjangkau ke suluruh wilayah Indonesia. Dalam kasus ini penyidik menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dan menyita barang bukti senilai Rp10 miliar dalam perkara tersebut. 

"Kami mengungkap peristiwa pembuatan materai palsu, kemudian didistribusikan dengan cara online. Satu orang masih DPO," ujar Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/3/2019). 

Kesembilan tersangka itu berinisial ASR, DK, SS, ASS, ZUL, RH, SF, DA, dan R. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Jakata Timur, Bekasi, dan Depok. 

Brigjen Pol Wahyu mengatakan, pengungkapan sindikat itu bemula saat polisi mendapat laporan dari Direktorat Jenderal Pajak tekait adanya penjulan meterai diduga palsu secara daring, Jumat 25 Januari 2019. 

Polisi lalu menelusuri informasi itu yang didapati bahwa meterai Rp6.000 diduga palsu itu dijual di bawah harga pasar di situs belanja online. 

“Mereka menjual dengan harga di bawah pasar, seharga Rp2.200 per lembar. Sementara untuk harga pasar, meterai Rp6.000 ya dijual dengan harga Rp6.000 juga,” kata Wahyu. 

Polisi lantas membeli meterai itu untuk diperiksa keasliannya. Setelah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), dipastikanlah bahwa meterai itu memang palsu. Selanjutnya, polisi terus menyelidiki untuk mencari keberadaan sindikat pemalsu itu hingga ditangkap ke sembilan tersangka. Polisi membutuhkan waktu kurang lebih empat bulan mengungkap kasus ini, sejak Oktober tahun lalu.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 13 dan atau Pasal 14 Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 253 KUHP dan atau Pasal 257 KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (nls)