JAKARTA, REQNews - Menanggapi penolakan kalangan akademik terhadap isi ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), melalui rilisnya Kamis (21/3/2019), menilai bahwa pendekatan hukum administrasi dalam konteks penegakan hukum kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek jauh lebih tepat dibandingkan pendekatan pidana. Penilaian tersebut terkait dengan beban Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang saat ini berada pada tahap sangat berlebihan. ICJR menyebutkan data, hingga 20 Maret 2019, kondisi Rutan dan Lapas di Indonesia mengalami tingkat overcrowding setinggi 205%. Catatan berikutnya dari ICJR, dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek yang diperlukan adalah daya dukung inovasi yang maksimal, baik dari Pemerintah maupun lembaga terkait. Bukan dibayangi rasa takut dengan adanya ancaman pidana. Ketiga, adanya penambahan kriminalisasi dalam RUU Sisnas Iptek ini membuktikan bahwa upaya kodifikasi dan harmonisasi aturan maupun ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini digaungkan Pemerintah dan DPR dalam menyusun Rancangan KUHP (RKUHP) telah mengalami kegagalan.&nbsp; Menurut ICJR, Pemerintah dan DPR tidak memiliki gambaran politik hukum pidana yang utuh dan menyeluruh. ICJR mencontohkan,ketentuan yang terdapat dalam pasal 76 ayat 3 dan 4 RUU Sisnas Iptek sudah ada padanannya di dalam KUHP, yaitu pasal 359 – 361 yang mengatur mengenai Bab Menyebabkan Mati Atau Luka Luka Karena Kealpaan. RUU Sisnas Iptek yang telah masuk dalam Program Legislatif Nasional Periode 2015-2019 ini memuat ketentuan pidana pada pasal 74 - 77. RUU yang diusulkan Pemerintah pada 26 Januari 2016 ini merupakan inisiatif untuk memperbaiki dan merevisi UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Prazz)

Tanggapi RUU Sisnas Iptek, ICJR: Lebih Baik Pendekatan Hukum Administrasi Daripada Hukum Pidana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi