JAKARTA, REQnews - Beberapa lalu heboh video kapal Coast Guard Cina yang mengawal kapal-kapal nelayan negara tersebut untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Bahkan kapal Coast Guard tersebut memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia pun sudah melayangkan protes ke Cina. Sayangnya, keputusan itu belum cukup untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyebut sebanyak-banyaknya protes diplomatik tidak akan berpengaruh pada aktivitas para nelayan dan Coast Guard Cina yang tetap akan memasuki wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Sebab Cina masih berpegangan pada peta 9-dash, di mana Natuna diklaim masuk ke dalam teritori penangkapan tradisional nelayan mereka.
"Ini karena China menganggap ZEE Natuna tidak ada. Justru yang dianggap ada adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa 31 Desember 2019.
Cina, kata dia, akan terus melindungi nelayan-nelayan mereka untuk melakukan penangkapan ikan di perairan yang diklaim Indonesia sebagai ZEE Natuna. Bahkan Coast Guard mereka akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan.
"Oleh karenanya yang dibutuhkan tidak sekedar protes diplomatik oleh pemerintah Indonesia, tetapi kehadiran secara fisik otoritas perikanan Indonesia di ZEE Indonesia. Mulai dari KKP, TNI AL dan Bakamla," ujarnya.
Begitu pun dengan para nelayan Indonesia harus didorong oleh pemerintah untuk mengeksploitasi ZEE Natuna. Termasuk dalam menjalankan aktivitas harus diberi pengawalan oleh otoritas Indonesia.
Pengawalan ini dilakukan karena mereka kerap mendapat halauan atau pengusiran dari Coast Guard Cina. Kehadiran secara fisik wajib dilakukan oleh pemerintah karena dalam konsep hukum internasional klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan protes diplomatik tetapi harus ada penguasaan secara efektif (effecive control).
"Penguasaan efektif dalam bentuk kehadiran secara fisik ini penting mengingat dalam Perkara Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas dasar ini," kata dia.

Hikmahanto: Protes Keras ke Cina Soal Maling Ikan di Natuna Tak Cukup!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi