JAKARTA, REQnews - Batas kedaulatan Indonesia di perairan Natuna dilanggar pemerintah Cina. Mereka sengaja memasukkan kapal ikannya dengan kawalan China Coast Guard (CCG) di perairan tersebut.

Sayangnya, Cina mengaku tindakan tersebut tidak melanggar jika berdasarkan nine dash line atau sembilan garis putus yang menjadi klaim Cina atas Natuna. Menyikapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyebut pemerintah Cina sebenarnya sudah lama mengklaim sembilan garis putus yang menjorok masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.

Klaim tersebut sebenarnya secara historis tidak memiliki dasar di mata hukum internasional. "Klaim ini didasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tidak memiliki dasar," kata Hikmahanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 5 Januari 2020.

Ia menegaskan bahwa sembilan garis putus yang diklaim China tidak memiliki titik koordinat yang jelas. Bahkan, pemerintah Cina kadang menyebutnya sebagai sepuluh atau sebelas garis putus.

"Cina tidak mengakui klaim Indonesia atas ZEE Natuna Utara atas dasar kedaulatan Pulau Nansha yang berada di dalam sembilan garis putus, dan pulau tersebut memiliki perairan sejenis ZEE. Perairan sejenis ZEE disebut oleh Cina sebagai Traditional Fishing Grounds," kata dia.

Padahal, kata Hikmahanto, dalam UNCLOS konsep yang dikenal adalah Traditional Fishing Rights, bukan Traditional Fishing Ground. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 UNCLOS.

"Pemerintah Indonesia telah sejak lama, saat Ali Alatas menjabat Menlu, mempertanyakan kepada pemerintah Cina apa yang dimaksud dengan sembilan garis putus. Namun hingga saat ini jawaban atas pertanyaan tersebut belum pernah diberikan oleh Cina," ujarnya.

Untuk meredakan ketegangan terkait isu Natuna, Hikmahanto mengatakan pemerintah Cina selalu menegaskan jika pihaknya tidak bersengketa dengan Indonesia soal masalah kedaulatan. Sebab, sembilan garis putus yang diklaim Cina tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia.

"Perlu dipahami dalam hukum laut internasional dibedakan antara sovereign dengan sovereign rights. Sovereign merujuk pada konsep kedaulatan yang di laut disebut Laut Teritorial. Sementara sovereign rights bukanlah kedaulatan," ucap Hikmahanto.

"Sovereign rights memberikan negara pantai untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu (ZEE) atau yang berada di bawah dasar laut (landas kontingen)," kata dia lagi.