Jokowi Tak Nyalakan Lampu Motor, Mahasiswa Ini Gugat ke MK

Jumat, 10 Januari 2020 – 16:30 WIB

Jokowi tak nyalakan lampu motor saat berkendara (Foto: Istimewa)

Jokowi tak nyalakan lampu motor saat berkendara (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - 8 Juli 2019 pukul 09.00 WIB, Eliadi Hulu seperti biasa memulai aktivitasnya berangkat kuliah ke Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) Jakarta. Sialnya, dalam perjalanan Eliadi harus kena tilang Polantas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur.

Eliadi ditilang lantaran lampu sepeda motornya tidak menyala. Saat ditilang, ia mempertanyakan mengapa sepeda motor wajib menyalakan lampu. Padahal bumi sudah terang terkena sinar matahari.

Namun petugas Polantas yang berdinas saat itu tidak bisa menjawab sesuai keinginan hatinya. Akhirnya, Eliadi pun tetap ditilang.

Tak terima ditilang, Eliadi Hulu menggugat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama temannya, Ruben Saputra, Eliadi menggugat Pasal 197 ayat 2 dan Pasal 293 ayat 2 dan meminta untuk dihapuskan. Ayat itu adalah:

Pasal 197 ayat 2:
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293 ayat 2
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Eliadi juga berdalih mengapa hanya ia yang ditilang, sementara Presiden Joko Widodo yang melakukan hal serupa tidak ditilang.

"Presidan Joko Widodo pada hari Minggu, 4 November 2018 pukul 06.20 WIB mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor dikemudikannya namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian," kata Eliadi yang tertuang dalam berkas permohonan sebagaimana dilansir website Mahkamah Kontitusi (MK), Jumat 10 Januari 2020.

Menurut Eliade, Jokowi sebagai kepala pemerintahan menurut Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 ikut membahas rancangan UU ini. "Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equility before the law) yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945," ujar Eliadi.