JAKARTA, REQnews - Rakernas PDI Perjuangan kembali memakan tumbal. Kali ini giliran Harun Masiku yang menjadi buron KPK terkait kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Uang panas itu diberikan Harun untuk memuluskan jalannya menuju kursi anggota DPR. Sialnya, nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen partai Hasto Kristiyanto ikut terseret.
Pasalnya, dua orang tersebut menandatangani pengajuan Harun sebagai 'wakil rakyat' di parlemen. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun tak menampik bila partainya mendorong Harun Masiku ke kursi DPR.
Asal tahu saja, Harun merupakan caleg PDIP dari dapil Sumatera Selatan. Ia kalah suara dari Riezky Aprilia.
Kendati kalah suara, PDIP berencana mengajukan gugatan pergantian antarwaktu (PAW) ke Mahkamah Agung (MA). Partai banteng moncong putih ini tetep kekeuh mencari celah untuk memasukkan Harun Masiku ke DPR.
"PDIP melihat ada celah hukum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," kata Komaruddin di Gedung JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Januari 2019.
Berdasarkan alasan itu, PDIP membulatkan tekad menguji PKPU di MA. Lagi pula, kata Komaruddin, MA memiliki ruang untuk memproses hal tersebut.
Komaruddin mengatakan pengujan ke MA tidak melanggar aturan. Apalagi, surat tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Setelah diputusakan, MA akan menandatangani surat PAW. Namun, Megawati dan Hasto justru yang menandatangani surat PAW tersebut. "Itu normatif saja sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal," ujarnya.
Sementara itu, PDIP irit bicara ihwal alasan pencalonan Harun ketimbang caleg lain. Komaruddin menyebut hal itu sudah menjadi kebijakan PDIP. "Itu pertimbangan partai," ucap dia singkat.

PAW Harun, PDIP Akui Megawati dan Hasto Lihat Ada Celah di KPU

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi