JAKARTA, REQnews - 

Lama tak terdengar kabar sejak masa kerjanya resmi berakhir pada 31 Desember 2019 lalu, Satgas Antimaling Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menghadapi nasib yang simpang siur di tangan Menteri Edhy Prabowo.

Dibentuk lewat Perpres Nomor 115 Tahun 2015 di era Menteri Susi Pudjiastuti, kabarnya satgas tersebut belum berfungsi kembali karena tak adanya SDM yang bisa menjalankan operasinya.

Di sisi lain, Edhy mengaku pihaknya masih harus melakukan evaluasi kinerja Satgas 115 tersebut. Nanti, setelah evaluasi, barulah diputuskan apakah satgas ini berlanjut atau tidak.

"Satgas 115 belum berhenti. Saya hanya ingin optimalisasi dan dan evaluasi kerjanya," kata Menteri Edy di Jakarta, Selasa 14 Januari 2020.

Lembaga ini terdiri dari lembaga lintas sektor, yakni Kejaksaan Agung, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Edhy kehadiran Satgas 115 sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sebab, jika ada suatu masalah di perairan Indonesia maka pihak Satgas 115 hanya memberikan instruksi kepada pihak aparat keamanan laut untuk menindak lebih lanjut.

"Mereka gak punya pasukan, hanya bisa mengamati dengan data. Mereka bukan orang lapangan," ujarnya.

Edhy belum memanfaatkan Satgas 115 juga dikarenakan koordinasi Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan aparat penegak hukum lainnya sudah berjalan baik dan efektif.