JAKARTA, REQNews - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menyiapkan laporan ke Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan, yang dialami Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) yang juga Presiden ASPEK Indonesia.
"Langkah ini terpaksa diambil mengingat Direksi dan manajemen PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ternyata tetap bersikap arogan dan sewenang-wenang dalam memutuskan PHK terhadap Mirah Sumirat," kata Sabda Pranawa Djati, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Kamis, 16 Januari 2020.
Sebelumnya pada Kamis, 9 Januari 2020, ASPEK Indonesia, KSPI dan berbagai serikat pekerja telah menggelar aksi solidaritas buruh untuk Mirah Sumirat di kantor PT JLJ.
Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam orasinya saat aksi unjuk rasa solidaritas untuk Mirah Sumirat, secara tegas mengatakan jika Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ tidak mencabut PHK sepihak atas Mirah Sumirat, maka ia selaku Presiden KSPI dan juga anggota Governing Body ILO, akan melaporkan kasus ini dalam sidang ILO yang akan datang.
Kasus PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat akan menjadi sorotan dunia internasional karena Mirah Sumirat juga adalah Presiden Women Committee UNI Asia Pacific. Said Iqbal juga menyatakan bahwa PT Jasa Marga dan PT JLJ "akan membayar mahal" atas apa yang telah dilakukan kepada Mirah Sumirat, karena Direksinya telah melanggar hak kebebasan berserikat dengan melakukan PHK sepihak yang melanggar undang undang.
Aksi unjuk rasa serupa akan kembali digelar KSPI pada tanggal 20 Januari 2020 dengan massa lebih besar di kantor pusat PT Jasa Marga.
"Kami meyakini bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti oleh ILO karena berbagai fakta hukum yang ada," ujar Sabda.
Sabda mengingatkan kepada Direksi PT JLJ dan Direksi PT Jasa Marga, bahwa UU Ketenagakerjaan sesungguhnya telah menjamin hak setiap pekerja untuk diperlakukan secara adil tanpa kesewenang-wenangan, termasuk dalam hal prosedur PHK, bukan asal main pecat.
Selain melanggar UU Ketenagakerjaan, Direksi PT JLJ juga secara sengaja melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati dan berlaku di PT JLJ.
Dalam PKB PT JLJ dan SK JLJ, BAB XII Pasal 80 ayat (2) telah diatur dan disepakati dengan tegas, bahwa "Dalam hal PHK tidak terhindarkan, maka PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan."
"Ini namanya sikap arogan dari Direksi PT JLJ, karena PKB yang sudah ditandatangani bersama dan selama ini sudah berlaku, tapi khusus untuk Mirah Sumirat, PKB dilanggar sendiri oleh Direksi PT JLJ, "ungkap Sabda.
&nbsp;

ASPEK Indonesia dan KSPI Akan Laporkan Kasus PHK Mirah Sumirat ke ILO

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi