JAKARTA, REQNews - Munculnya Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat yang dibuat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dalam pandangan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Kemenristekdikti telah menabrak prinsip umum hierarki perundang-undangan. Sebagaimana prinsip umum hierarki perundang-undangan, sebuah peraturan pelaksanaan semacam peraturan menteri tidak boleh melampaui kewenangan undang-undang yang mendasarinya. Dalam hal ini menurut ICJR, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 itu telah melampaui ketentuan yang terdapat di perundang-undangan lainnya yang terkait dengan profesi advokat.  Semestinya, Permenristekdikti itu mengacu pada pendelegasian UU Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada.  Permenristekdikti yang berlaku sejak 24 Januari 2019 ini didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  Dalam PP tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan Program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian lain, LPNK dan/ atau organisasi profesi terkait.  Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dijalankan oleh organisasi advokat dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.  Dalam rilisnya, ICJR menyebutkan dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/ PUU-XI/2013 dan Nomor 95/PUU-XIV/2016. Dengan mengutip putusan nomor 103/PUU-XI/2013, yaitu “Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 di atas Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat”, ICJR hendak menegaskan bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat.  Sedangkan pada bagian pertimbangan dalam putusan nomor 95/PUU-XIV/2016 tertulis “untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.” (Prazz)

ICJR : Kemenristekdikti Tabrak Prinsip Umum Hierarki Perundang-undangan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi