JAKARTA, REQnews - 

Kantor hukum dan HAM Lokataru mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan hukum yang tegas dan pemanggilan paksa dalam penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Suap dan/atau Gratifikasi yang dilakukan oleh Nurhadi mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) bersama menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Seperti diketahui, Nurhadi cs ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 Desember 2019. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada penyelidikan KPK yang telah berlangsung sejak tahun 2016 dari hasil pengembangan kasus penangkapan Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro.

KPK telah memanggil Nurhadi cs selama tiga kali untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat panggilan tersebut tidak dipenuhi dengan tanpa keterangan. Nurhadi diduga menerima suap dan/atau gratifikasi dari Hiendra Soenjoto melalui menantunya, Rezky Herbiyono, sebesar 33,1 miliar rupiah dalam pemenangan perkara kepemilikan saham PT MIT.

Selain itu, Nurhadi diduga menerima janji berupa 9 cek dari Hiendra Soenjoto terkait pemenangan Perkara PK di MA. Nurhadi juga diduga telah menerima gratifikasi sebesar 12,9 miliar rupiah selama kurun waktu Oktober 2014 hingga Agustus 2016 dalam rangka pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA.

Tindakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono yang diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 46 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011 hingga 2016 merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sampai saat ini, ketiga tersangka di atas, masih lenggang bebas tanpa ada ketegasan KPK untuk melakukan pemanggilan paksa, paska ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas dari adanya permohonan Pra-Peradilan yang diajukan oleh tersangka Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada kewajiban KPK untuk diam. Sebaliknya, KPK harus meneruskan tindakan hukum paska 3 kali pemanggilan.

Lokataru dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 18 Januari 2020 menduga, kepemimpinan baru KPK yang lemah, kerumitan sistem mengambil keputusan karena UU KPK Baru menjadi celah yang akan digunakan Tersangka untuk kabur dari jerat hukum. Plus, kami mempertanyakan bagian penindakan KPK yang terkesan sengaja tidak bekerja dan bermain mata dengan tersangka.

Lebih jauh, Lokataru khawatir, hal ini adalah permainan dari tangan-tangan untouchable dan tidak terlihat, dimana KPK sengaja tidak bertindak dan Nurhadi cs bebas lewat keputusan Pra Peradilan.

Untuk itu, Lokataru mendesak KPK untuk segera melakukan upaya hukum berupa penangkapan kepada para tersangka dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum.