JAKARTA, REQnews - Kisah kakek Samirin, pencuri sisa getah karet perkebunan Bridgestone menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, jaksa menahan Sarmin karena terbukti mencuri getah karet senilai Rp 17.480.
Samirin sebelumnya tak ditahan pihak kepolisian atas perbuatannya tersebut. Akibatnya, sikap jaksa kali ini diprotes sejumlah elemen masyarakat.
Menyikapi polemik tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung angkat bicara. Menurut mereka penahanan itu dilakukan karena Samirin melakukan tindak pidana.
"Jangan melihat kakeknya, melihat pelanggaran pidananya gitu lho. Itu boleh ditahan!" kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono di Jakarta, Jumat 17 Januari 2020.
Ia pun beralasan Samirin bisa mengajukan penangguhan penahanan jika keberatan atas putusan jaksa tersebut.
"Nanti sandal jepit, karetnya hanya ngambil karet segini, tapi tiap hari. Sekilo juga. Jadi yang penting perkara itu bisa ditahan, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Yang bersangkutan bisa mengajukan untuk tidak ditahan," kata Hari.
Menurut Hari, penyidik penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Tidak masalah orangnya, tidak masalah barang yang dicuri atau perbuatan yang lain.
"Tetapi ketentuan undang-undang seperti itu. Masing-masing punya hak dan kewenangan," ucap hari.
Kejagung pun meminta masyarakat untuk melihat kasus ini lebih luas. Pihaknya menduga kakek Samirin sudah melakukan perbuatannya berulang kali.
"Mungkin masyarakat menilai 'oh ini sudah tua'. Tapi untuk Rp 17 ribu dicek dulu. Biasanyaa itu yang pertama kemudian diakumulasikan ada Edaran Mahkamah Agung minimalnya berapa kan Rp 2 juta. Kalau nggal salah ya. Lupa saya. Tapi apa betul itu nnti saya croscheck lagi. Simalungun ya? makasih loh informasinya," kata Hari.
Aturan Mahkamah Agung yang dimaksud Hari yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dinyatakan dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.
Apabila objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
Dalam Perma ini juga dijelaskan apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan ataupun melakukan perpanjangan penahanan.
Dalam kasus Samirin diketahui bahwa PN melakukan perpanjangan penahanan, dan memeriksa perkara Samirin dengan acara pemeriksaan biasa dengan tidak mempertimbangkan nilai objek perkara yang hanya berjumlah Rp. 17.480.
Asal tahu saja, kasus itu terjadi pada 17 Juli 2019 petang. Kala itu kakek Samirin baru saja menggembala lembu di Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun.
Setelah itu, kakek Samirin mengumpulkan sisa getah rembung/karet yang tersisa. Sisa getah itu dia masukkan ke kantong kresek.
Di saat yang sama, lewat petugas perkebunan yang sedang berpatroli. Samirin lalu dibawa ke kantor Security Perkebunan PT Bridgestone SRE Dolok Maringir. Kemudian menimbang getah dan hasilnya seberat 1,9 kg. Bila diuangkan seharga Rp 17.480.
Bridgestone pun melaporkan Samirin ke kepolisian. Dalam proses di kepolisian, Samirin tidak ditahan. Namun dengan teganya, jaksa menahan Samirin saat ia mulai disidangkan di PN Simalungun. Bahkan kepada majelis hakim, jaksa menuntut agar Samirin dihukum 10 bulan penjara.
Pada Rabu 15 Januari lalu, PN Simalungun menjatuhkan hukuman 2 bulan dan 4 hari penjara. Atas hukuman itu, Samirin langsung bebas hari itu juga.
&nbsp;

Penjarakan Kakek Pencuri Getah Karet Rp 17 Ribu, Komentar Kejagung Mengejutkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi