Wajib Baca! Ini Alasan 243 Warga Korban Banjir Gugat Gubernur Anies Baswedan

Minggu, 19 Januari 2020 – 14:00 WIB

Gubernur Anies Baswedan digugat warga korban banjir (Foto: Istimewa)

Gubernur Anies Baswedan digugat warga korban banjir (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Mungkin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bertanya-tanya, kenapa warganya yang menjadi korban banjir 1 Januari 2020 menggugat dirinya. Malah dalam berkas gugatan yang dimasukkan ke PN Jakpus itu, hanya ada nama Anies, tidak ada tergugat lain.

Menjawab Anies, anggota Tim Advokasi Banjir DKI Jakarta, Alvon Kurnia Palma mengatakan bahwa gugatan itu khusus untuk banjir lokal yang terjadi tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 1 Januari 2020.

"Pada 1 Januari, belasan kelurahan di Jakarta terendam banjir. Sejumlah jalan utama di ibu kota juga tidak bisa dilalui karena banjir merendam cukup dalam. Sementara banjir di tanggal 2 adalah banjir kiriman dari Bogor dan sekitarnya melalui Sungai Ciliwung dan Cisadane," ujar Alvon yang pernah menjabat Ketua YLBHI itu di Jakarta, Minggu 19 Januari 2020.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara No.27/PDT.GS/CLASS ACTION/LH/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Januari 2020. Warga yang tergabung dalam gugatan ini sebanyak 243 orang ini menuntut Anies mengganti rugi sejumlah Rp 42,3 miliar.

Alvon pun kembali memaparkan kenapa hanya banjir lokal di tanggal 31 dan 1 Januari? Sebab kejadian ini lebih mudah dibuktikan dibandingkan banjir kiriman di tanggal 2 Januari 2020.

Maksud banjir lokal adalah banjir yang terjadi karena faktor adanya curah hujan yang menampung air karena penurunan daratan atau memang sudah menjadi tipologi daerah tersebut. Sedangkan banjir kiriman adalah banjir bukan karena adanya cekungan daratan akibat penurunan daratan atau tipologi daerahnya melainkan volume air besar yang berasal dari luar Jakarta.

Wali kota pun tidak ikut digugat karena ia bawahan Gubernur DKI Jakarta. Di ibu kota, hanya Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan wali kota dipilih Gubernur. "Banjir lokal yang dipermasalahkan, maka hanya Pemprov DKI yang menjadi pihak yang mesti dimintakan pertanggungjawaban," kata Alvon.