JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus dugaan korupsi besar di tubuh perusahaan asuransi, baik Jiwasraya maupun Asabri benar-benar menjadi pukulan telak untuk negara. DPR berencana mengambil tindakan serius dengan mengevaluasi UU Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga, nantinya evaluasi itu akan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Jasa Keuangan yang baru-baru ini dibentuk dewan.
"Sudah kami rapatkan bersama Baleg DPR untuk memutuskan revisi UU yang akan dievaluasi, termasuk UU BI, OJK dan lainnya, supaya masalah tata kelola keuangan tak terjadi lagi," ujar Eriko, Selasa 21 Januari 2020.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, poin-poin dalam kedua UU itu akan menjadi aspek pembahasan dalam Panja untuk meneliti kualitas pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan.
Secara spesifik, Eriko menyebut ketentuan resmi yang mengatur Bank Indonesia adalah UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI). Adapun ketentuan OJK di Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Menurutnya, evaluasi ini sangat penting, karena masalah tata kelola keuangan kerap dibiarkan. Apalagi, kabarnya, kasus Jiwasraya diduga telah terjadi sejak 2006, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Bahkan, ada yang bilang sudah terjadi sejak 1998. Ini jadi pelajaran ke depannya," ujarnya.

Negara Dihantam Badai Korupsi Asuransi, UU BI dan OJK Dievaluasi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi