JAKARTA, REQnews - Dengan alasan perampingan dan iklim investasi lebih efektif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas 74 pasal di 32 undang-undang (UU) dan menggantikannya dengan UU Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal.
Sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 44. Asal tahu saja, Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Dengan dihapusnya Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal, maka pasal yang menjadi turunan Pasal 4 juga dihapus. Yaitu: Pasal 29 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Terkait rencana penghapusan pasal-pasal tersebut, pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendry Julian Noor pun angkat bicara. Menurut Hendri, Indonesia pada prinsipnya, dengan mayoritas penduduk adalah muslim, dan bahkan termasuk yang mendapatkan julukan sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik.
"Pada ketentuan atau UU yang baru nanti haruslah tetap mengakomodir dan menjaga kepentingan dan/atau pengawasan terhadap seluruh produk makanan agar terjaga kehalalannya. Jadi jikapun UU terkait kehalalan makanan harus dihapuskan maka negara tetap wajib untuk menjamin keamanan (halal) produk makanan yang beredar," kata Hendry menjawab REQnews di Jakarta, 22 Januari 2020.
Lalu seberapa yakinkah Hendry bahwa UU Cipta Lapangan Kerja ini dapat menggantikan/mewakili 74 UU yang terhapuskan karena kehadiran UU baru ini? Ia menjawab,"Sebagai salah satu negara yang memiliki &ldquo;kekuatan&rdquo; dan/atau keunggulan soal struktur hukum sebagaimana teori dari Lawrence M. Friedman, maka saya cukup yakin Indonesia akan mampu lebih berbenah selama UU yang baru itu diciptakan dengan penuh perhatian terhadap harmonisasi dan sinkroniasi antar tiap ketentuan," ujarnya.
Hendry beralasan karena proses harmonisasi dan sinkronisasi ini merupakan proses yang sejatinya sama pentingnya dengan penyusunan UU. Namun pada pelaksanaannya sering sekali tidak mendapatkan perhatian yang cukup besar.
Apalagi, kata dia, banyaknya aturan yang tumpang tindih menjadi bukti bahwa kita acapkali lalai untuk fokus pada harmonisasi dan sinkronisasi setiap aturan yang ada. Muncul kekhawatiran penghapusan sejumlah pasal ini akan menimbulkan kericuhan di kemudian hari.
"Jika dibuat dengan tanpa harmonisasi dan sinkronisasi, mungkin tidak sampai kericuhan, tapi sistem yang hendak dibangun menjadi tidak efektif efisien," ujarnya.

Pakar UGM: Omnibus Law Wajib Akomodir 'Kehalalan' Produk Makanan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi