JAKARTA, REQnews -&nbsp;Setelah sempat heboh pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat, pemerintah buru-buru melakukan klarifikasi.
Disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, pernyataan Jaksa Agung sebenarnya mengacu pada kesepakatan DPR RI tahun 2001, yang menyebut peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat.
"Ada dokumennya, saya juga punya. Dulu DPR pernah mengatakan begitu," kata Mahfud di Jakarta, Rabu 22 Januari 2020.
Ia menegaskan, kini tak ada masalah lagi antara DPR RI, Kejaksaan Agung dan Kemenko Polhukam dalam memandang kasus itu. Namun, Kejaksaan Agung memberi catatan bahwa kasus itu dianggap belum selesai.
Dengan begitu, Kejaksaan Agung siap menuntaskannya. Mahfud berkata, pemberitaan media terlalu berlebihan, seolah-olah menyudutkan Jaksa Agung Burhanuddin.
"Jadi tidak ada pernyataan Semanggi I itu bukan pelanggaran HAM, berat yang pernyataannya itu DPR pernah menyatakan dan sekarang menurut kejaksaan kalau masih menjadi masalah, Jaksa Agung siap menyelesaikan," ujar Mahfud.

Begini Klarifikasi Pemerintah Soal Kasus Semanggi I dan II

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi