JAKARTA, REQnews - Sebelum Idul Fitri pada Mei 2020 nanti, pemerintah bakal menerbitkan produk UU baru yang saat ini sedang memasuki tahap finalisasi.

Keempat UU baru itu tergabung dalam draf Omnibus Law, yang terdiri dari 4 bagian, yakni RUU Ibu Kota Negara (IKN), RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Pengiatan Perekonomian.

"Ada lebih 1.500 pasal yang harus disinkronkan. Omnibus Law itu kan UU terpadu, jadi empat sekaligus," ujar Jubir Presiden Fadjroel Rahman di Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.

Fadjroel mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap agar semua draf Omnibus Law bisa cepat dibahas dengan DPR. Pemerintah yakin, semua aturan itu akan disepakati dan menjadi produk undang-undang sebelum Lebaran 2020.

"Hadiah lebaran buat kita semua. Ini menjadi sangat penting untuk pekerjaan presiden di periode kedua," kata Fadjroel.

Menurut Fadjroel salah satu yang mendesak adalah RUU Omnibus Law tentang IKN. Sebab pemerintah harus membentuk badan otoritas IKN yang harus segera bekerja mengurusi perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.