JAKARTA, REQnews -&nbsp;Anggota DPR tidak mempermasalahkan proses pembentukan rancangan omnibus law berlangsung lama, karena memang perlu pembahasan yang sangat dalam.
"Itu sesuatu yang wajar karena ini adalah terobosan baru dari eksekutif tentang satu masalah," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Jumat 31 Januari 2020.
Muzani menyebutkan omnibus law adalah undang-undang sapu jagat yang menyatukan puluhan undang-undang dalam satu semangat yang sama. Itu sebabnya, perlu dibicarakan dengan sangat matang.
Dia mengatakan target pemerintah menyerahkan RUU Omnibus Law dalam 100 hari kerja, bisa saja disebut lebih cepat atau lambat, karena kalau pasal-pasalnya sudah final maka bisa lebih cepat.
Waktunya bisa lebih lama jika mengandung interpretasi yang berbeda-beda karena itu draft yang diberikan pemerintah kepada DPR RI harus jelas.
Dengan demikian pembahasan dengan DPR nanti tidak bertele-tele sehingga beban legislatif tidak terlalu berat. Apalagi selama kritik terhadap DPR adalah produktivitas terhadap produk UU sangat minim.
Selain itu Muzani mengaku belum mengetahui apabila pemerintah akan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Jumat (31/1).
Menurut dia, berdasarkan janji pemerintah, draft Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja belum akan diserahkan ke DPR pada pekan ini.

Anggota DPR Maklum Jika Pemerintah Perlu Waktu Lama Serahkan Draf Omnibus Law

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi