SUMSEL, REQNews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi 11 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan. Sebelas orang itu diputuskan tidak melanggar kode etik.
"Dengan keputusan DKPP ini artinya mereka sudah menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada sanksi yang diberikan," ujar Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Jumat, 31 Januari 2020.
11 orang yang direhabilitasi tersebut adalah 5 anggota KPU Ogan Komering Ulu (OKU), 1 anggota KPU Lahat, dan 5 anggota Bawaslu OKU Timur.
Pihak yang mengadukan pada perkara OKU dan OKU Timur merupakan Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Buay Madang Timur, Esya Astuti melalui kuasa hukumnya M Husni Chandra, Erik Estrada, Raju Diagunsyah dan Mujaddid Islam.
Pengaduan terhadap 11 orang itu di antaranya terkait adanya pembiaran permasalahan pembukaan kotak suara oleh PPK dan Panwascam yang tidak sesuai dengan prosedur di kantor Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja pada 19 April 2019.
Selain itu terdapat tanda tangan para saksi maupun PPS yang tidak sama bentuknya sehingga terindikasi tanda tangan palsu dan kolom tanda tangan yang tidak terisi di 24 TPS.
Pokok aduan lainnya yakni terdapat perbedaan jumlah surat suara yang terpakai untuk calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, calon DPD RI di Desa Muncak Kabau, serta tindakan pengabaian keberatan saksi pengadu dalam Form Model DB-KPU yang dinyatakan nihil.
Selain itu adanya blangko Formulir C1 yang kosong di 2 TPS, adanya ketercapaian partisipasi publik 100 persen dalam beberapa TPS terhadap 1 nama calon di 4 TPS, serta adanya selisih penghitungan antara surat suara dicoblos dengan yang tertera di Formulir C1 KPU di 29 TPS.
Namun, pada 29 Januari 2020 DKPP di Jakarta yang dipimpin Prof Muhammad sudah memutuskan mereka tidak melanggar kode etik. Jadi mereka dapat kembali menjalankan tugas masing-masing.
&nbsp;

DKPP Merehabilitasi 11 Anggota KPU dan Bawaslu Sumsel

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi