JAKARTA, REQNews - Kepala eksekutif Rappler Maria Ressa dibebaskan setelah ia membayar uang jaminan sebesar 90.000 Peso di hadapan Pengadilan Regional Pasig Cabang 265 pada Jumat (29/3/2019). Sebelumnya, Ressa ditangkap setibanya dari San Francisco, AS, di Bandara Internasional Ninoy Aquino (Naia). Ia dikenai tuduhan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Dummy, sebuah undang-undang yang mengatur perihal pembatasan kepemilikan asing dalam suatu perusahaan asal Filipina.&nbsp; Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Hakim Acerey Pacheceo dari Pengadilan Regional Pasig Cabang 265 muncul dalam siaran langsung secara online di akun media Rappler di Facebook.&nbsp; Sementara itu, beberapa eksekutif Rappler lainnya, seperti Manuel Ayala, Nico Jose Nolledo, Glenda Gloria, James Bitangca, Felicia Atienza dan James Velasquez, juga dikenai dakwaan pelanggaran yang sama dengan Maria. Tuduhan tersebut muncul dari pengaduan yang diajukan Biro Investigasi Nasional (NBI) yaitu Rappler dianggap melanggar Undang-Undang Anti Dummy karena menerbitkan Penerimaan Setoran Filipina (Philippine Depositary Receipts/ PDR) kepada perusahaan asing Omidyar Network Fund, LCC. PDR merupakan keamanan yang “memberikan pemegang hak atas pengiriman penjualan saham yang mendasarinya”, namun ”bukan bukti atau pernyataan atau sertifkat kepemilikan dari sebuah perusahaan,” menurut Lorenzo Delgado dalam tulisannya “Penerimaan Setoran Filipina: Celah Media Massa yang Telah Ada atau Sedang Berkembang Terhadap Kepemilikan Orang Filipina Secara Penuh yang Dimandatkan Secara Konstitusional?” Sementara itu Undang-Undang Anti-Dummy melarang orang asing untuk ikut campur dalam “kegiatan nasionalisasi” apa pun seperti operasi sebuah perusahaan media. Semestinya sebuah perusahaan media harus 100 persen dimiliki dan dikendalikan oleh orang Filipina sebagaimana dinyatakan pada Konstitusi Filipina 1987. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada 2018 telah mencabut lisensi Rappler untuk beroperasi karena dugaan telah terjadi pelanggaran batas konsitusional perihal kepemilikan asing di perusahaan media tersebut. (Prazz)

Maria Ressa Bebas Setelah Bayar Jaminan untuk Tuduhan Undang-Undang Anti Dummy

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi