JAKARTA, REQNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/ PMK/010/ 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce). Seperti yang tercantum dalam rilis Kementerian Keuangan, Jumat (29/3/2019), penarikan PMK ini dilakukan lantaran adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antara kementerian dan lembaga.&nbsp; Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital.&nbsp; Selain itu, penarikan ini akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan dan mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.&nbsp; Seperti disampaikan dalam rilisnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih spesifik, para pelaku ekonomi konvensional dan e-commerce yang berpenghasilan hingga 4,8 miliar Rupiah dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet usaha mereka. (Prazz)

Sri Mulyani Cabut PMK e-Commerce!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi