JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI terus memantau perkembangan wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah kembali ke Indonesia, yang kini memicu kontroversi di masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, seharusnya semua pihak mengacu pada aturan UU Nomor 12 Tahun 2006 untuk mengetahuil, apakah mereka yang bergabung dengan ISIS masih layak disebut warga negara RI ataukah tidak.
"Kita mengacu UU Nomor 12/2006, terutama pasal 23 disebutkan soal warga negara yang berperang di negara lain," kata Dasco di Jakarta, Senin 10 Februari 2020.
Ia menyebut, berdasarkan UU itu, harusnya WNI yang tergabung atau pernah menjadi anggota ISIS sudah kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis.
Pasal 23 huruf d UU Nomor 12/2006 menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Sementara Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Namun, Dasco menyaranakan agar masalah ini benar-benar dikaji mendalam. Karena pihak yang direkrut ISIS bisa jadi bukan kepala keluarga saja.
&nbsp;

DPR Pakai UU Nomor 12/2006 untuk Kaji Pemulangan WNI Eks ISIS

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi