JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memenuhi panggilan pemeriksaan Jumat 14 Februari 2020. Dua kali pemanggilan dia mangkir.
"Kami tidak berandai-andai. Kami masih meyakini yang bersangkutan akan hadir. Karena terakhir itu bentuk konfirmasi dari beliau untuk hadir tanggal 14 Februari. Kami tidak akan berspekulasi tidak hadir atau bagaimana," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, seperti dikutip Selasa 11 Februari 2020.
Ali mengatakan sebelumnya, Zulkifli sudah dipanggil pada 16 Januari 2020 dan 6 Februari 2020. Pada 6 Februari, Zulkifli berdalih tidak bisa hadir lantaran ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan meminta penjadwalan ulang. Maka, dia harus datang Jumat besok yang di KPK sering disebut 'Jumat keramat.'
Kasus suap itu terjadi saat Zulhas panggilan akrab Zulkifli menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
KPK sebelumnya menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.
Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.
Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.

Dua Kali Mangkir, Zulkifli Hasan Terkena 'Jumat Keramat' di KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi