JAKARTA, REQnews - Pemerintah benar-benar menunjukkan ketegasannya kepada para WNI yang tergabung dengan organisasi teroris internasional ISIS di Timur Tengah.
Setelah menolak memulangkan para mantan teroris itu, pemerintah juga menegaskan akan tetap mengadili secara hukum para WNI yang bergabung dengan ISIS jika kembali ke Indonesia.
"Berikutnya ada UU yang memang dalam kajian rapat dengan presiden ada UU yang mengatakan bahwa, satu tentang kewarganegaraan. Dua, siapa yang sudah punya niat ini sudah bisa diadili," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis 13 Februari 2020.
Saat ini, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo sudah meminta semua pihak terkait seperti BIN, BNPT dan Polri untuk melakukan pendataan serta identifikasi 689 WNI eks ISIS dalam waktu empat bulan.
"Akan dikirim tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu. Dari jumlah 689 dari anak-anak, ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik," kata Moeldoko.
Setelah itu, data komplet mereka akan dikirim ke Imigrasi agar tak bisa masuk ke Indonesia dengan cara apapun. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi agar 689 WNI eks ISIS tak bisa pulang lewat jalur 'tikus'.

Tak Ada Ampun, WNI Eks ISIS Jika Pulang akan Tetap Diadili

Berita Terkait

Berita Rekomendasi