JAKARTA, REQNews - Menanggapi munculnya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) desak Presiden Joko Widodo memerintahkan Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir Ph.D., Ak. untuk mencabut peraturan tersebut. Selain itu, YLBHI juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menristekdikti terkait penerbitan peraturan yang dianggap bermasalah itu. Melalui rilisnya, YLBHI juga menyatakan, Permenristekdikti tersebut jauh dari semangat akses keadilan yang merupakan mandat Konstitusi serta telah menjadi komitmen pemerintah seperti tercermin dalam Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) dan Sustainable Development Goals (SDGs).&nbsp; Selain itu, YLBHI meminta Menristekdikti meninjau ulang Permenristekditki tersebut dan menerbitkan peraturan baru untuk mencabutnya.&nbsp; Seperti dijelaskan dalam rilisnya, YLBHI menjelaskan maksud Kemenristekdiki yang termuat dalam Permenristekdikti tersebut, yaitu merancang pendidikan khusus profesi advokat dalam bentuk program profesi advokat yang akan memakan waktu satu tahun atau dua semester. Selain itu, permenristekdikti itu juga mengatur ketentuan bahwa mahasiswa yang lulus program ini akan memperoleh gelar advokat dan sertifikat profesi advokat.&nbsp; Namun hal itu, menurut YLBHI, harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Regulasi itu sudah mengatur ketentuan bahwa syarat untuk menjadi advokat adalah harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ujian advokat dan pengangkatan advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.&nbsp; “Berbagai ketentuan tersebut menunjukan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mandiri yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulating),” demikian pernyataan YLBHI dalam rilisnya, Senin (1/4/2019). Selain itu, Pasal 28 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 telah menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. (Prazz)

YLBHI: Presiden Harus Perintahkan Menristekdikti Cabut Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi