Tiga Mobil Mewah Hasil Rampasan Kasus Korupsi Ini Dilelang KPK, Berminat? Cek di Sini

Senin, 17 Februari 2020 – 17:00 WIB

Gedung KPK (Foto:Reqnews)

Gedung KPK (Foto:Reqnews)

JAKARTA, REQNews - KPK melelang tiga mobil hasil rampasan kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Tiga mobil itu dirampas dari perkara Anggiat P. Nahot Simamere dan Yaya Purnomo.

"KPk akan lelang barang rampasan negara dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 17 Februari 2020.

Lelang digelar melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, pada Rabu, 19 Februari 2020, mendatang. Batas akhir penawaran yakni pukul 09.00 waktu server e-Auction (WIB).

Adapun barang yang akan di lelang, sebagai berikut:

1. Satu unit mobil merk Mitsubishi Type PAJ SP24LDAKAR4X28AT, warna silver metalik, tahun pembuatan 2016, No Polisi B 1880 SJR beserta STNK dan BPKB. Harga limit Rp 210.282.000 dengan uang jaminan Rp 45 juta.

2. Satu unit mobil merk Honda Type HRV, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu metalik, No Polisi B 885 MAY, beserta STNK dan BPKB. Harga limit Rp184.517.000 dengan uang jaminan Rp 40 juta.

3. Satu unit mobil merk JEEP Type Wrangler 3.6 AT, No Polisi B 2932, beserta STNK dan BPKB. Harga limit Rp595.967.000 dengan uang jaminan Rp 120 juta.

Bagi yang ingin mengetahui dan berminat dapat melihat syarat-syarat selengkapnya di website KPK www.kpk.go.id,.

Diketahui, Anggiat P. Nahot Simamere merupakan mantan Kepala Satuan Kerja merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditjen Cipta Karya Kementeriaan PUPR yang telah divonis 6 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan dalam perkara suap terkait proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Sedangkan Yaya Purnomo merupakan mantan pejabat Kementerian Keuangan yang telah divonis 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan dalam perkara suap dan gratifikasi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Intensif Daerah (DAD) di sembilan kabupaten.