JAKARTA, REQnews - Komisi X DPR RI akan meminta keterangan Gubernur Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dinilai menimbulkan masalah prosedur.

Keputusan DPR tersebut setelah mereka mendengarkan keluh-kesah orang-orang yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM. Anggota DPR setuju revitalisasi dihentikan sementara untuk meluruskan beberapa hal yang bisa menyesatkan jika proyek itu tidak dievaluasi.

Anggota Komisi X, Rano Karno menegaskan para prinsipnya DPR tidak menolak revitalisasi TIM. Namun perlu meluruskan beberapa hal.

Misalnya desain pada revitalisasi yang sedang dikerjakan sekarang diduga bukan desain yang disepakati sejak awal. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan anggota DPR. 

Selain itu, Rano juga mempertanyakan pelaksana proyek tersebut yang notabene adalah BUMD dalam hal ini PT Jakpro yang diberi konsesi 28 tahun. Itu adalah skema built, operating, transfer (BOT).

Persoalanya dana proyek tersebut berasal dari APBD DKI Jakarta senilai Rp 300 miliar. Padahal, dengan skema BOT seharusnya dana pembangunan berasal dari Jakpro, selaku pelaksana proyek.

Itu sebabnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memutuskan meminta keterangan Gubernur DKI Anies Baswedan, PT Jakpro dan DPRD DKI Jakarta agar duduk persoalannya menjadi jelas.