JAKARTA, REQNews - Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat telah ditandatangani Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir Ph.D., Ak.. Namun bukan berarti regulasi baru ini luput dari masalah. Melalui rilisnya hari ini, Senin (1/4/2019), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan tiga catatan terhadap peraturan baru tersebut. Pertama, permenristekdikti ini seperti hendak mengambil alih kewenangan dan mencampuri kemandirian organisasi profesi advokat.  Kedua, Permenristekdikti tersebut dapat mempersulit akses seseorang untuk menjadi advokat, terutama dari segi biaya.  Ketiga, jumlah perguruan tinggi di suatu wilayah akan menentukan pula akses yaitu banyak atau sedikitnya program tersebut. Hal ini akan semakin memperlebar jumlah advokat di kota-kota besar atau pulau-pulau tertentu dengan jumlah advokat di daerah yang jauh atau pulau-pulau terluar Indonesia.  Lebih jauh, YLBHI berpendapat dalam jangka panjang aturan ini akan berdampak pula pada menurunnya jumlah ketersediaan advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum, baik dengan bayaran kecil atau bahkan cuma-cuma (pro bono). Seperti dijelaskan dalam rilisnya, YLBHI menjelaskan maksud Kemenristekdiki yang termuat dalam Permenristekdikti tersebut, yaitu merancang pendidikan khusus profesi advokat dalam bentuk program profesi advokat yang akan memakan waktu satu tahun atau dua semester. Selain itu, permenristekdikti itu juga mengatur ketentuan bahwa mahasiswa yang lulus program ini akan memperoleh gelar advokat dan sertifikat profesi advokat.  Namun hal itu, menurut YLBHI, harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Regulasi itu sudah mengatur ketentuan bahwa syarat untuk menjadi advokat adalah harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ujian advokat dan pengangkatan advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.  “Berbagai ketentuan tersebut menunjukan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mandiri yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulating),” demikian pernyataan YLBHI dalam rilisnya.(Prazz)

Ini 3 Catatan YLBHI Terhadap Permenristekditkti Nomor 5 Tahun 2019!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi