JAKARTA, REQNews - Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Namun kehadirannya pada saat itu belum diketahui oleh khalayak luas. Kemudian pada 1977, lahirlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mulai dikenal. Saat itulah dikatakan sebagai kebangkitan arbitrase Indonesia.
 Demikian dijelaskan oleh Ketua BANI Husseyn Umar dalam Diskusi dan Edukasi untuk Jurnalis “Pengertian dan Pemahaman Arbitrase sebagai Cara Menyelesaikan Sengketa” di Jakarta, Kamis (28/3/2019).&nbsp; Menurut Husseyn, penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi melalui badan arbitrase bisa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (arbiter). Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.&nbsp; “Penyelesaian melalui badan arbitrase memiliki keunggulan, yakni bersifat rahasia. Hanya para pihak bersengketa yang mengetahui permasalahan mereka,“ kata Husseyn. Selain itu, penyelesaian melalui badan arbitrase juga lebih fleksibel dalam prosedur maupun persyaratan administratif.&nbsp; Keunggulan lain, lanjut Husseyn, para pihak yang bersengketa memiliki hak penunjukan arbiter, memiliki pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian (kausula arbitrase).&nbsp; “Penyelesaian sengketa pun relatif cepat. Maksimal 180 hari kerja,” tegas Husseyn.&nbsp; Lebih jauh Husseyn memaparkan sumber hukum arbitrase. Menurutnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).&nbsp; Sementara di dunia internasional, kata Husseyn, ada piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law, Protocol of ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms, dan Konvensi Washington 1965.&nbsp; Sampai saat ini, BANI memiliki sekitar 150 arbiter yang terdaftar, baik berkewarganeraan Indonesia maupun asing. Setiap arbiter itu memliki kompetensi di bidangnya masing-masing.&nbsp; Keberhasilan arbitrase dipengaruhi oleh faktor-faktor: itikad baik para pihak yang bersengketa, kepatuhan para pihak untuk tunduk pada putusan arbitase dan melaksanakannya dengan benar, integritas dan profesionalisme para arbiter, dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan putusan. (nls)

BANI dan Kebangkitan Arbitrase di Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi