JAKARTA, REQnews -&nbsp;Setelah KPK menghentikan 36 kasus yang selama ini mandek, publik bertanya-tanya, akan diapakan hasil sadapan yang telah dikantongi lembaga anti rasuah dalam puluhan kasus tersebut?
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kemungkinan pihaknya tidak akan memusnahkan hasil sadapan 36 kasus yang dihentikan tersebut. Ia menyebut, hasil sadapan itu akan digunakan untuk pencegahan korupsi selanjutnya.
"Memang hasil sadapan dari kasus yang dihentikan penyelidikannya kita tahu dan dengar kemarin itu bagian dari upaya untuk bangun sistem yang lebih baik ketika di beberapa kasus yang dihentikan. Nanti misalnya di kementerian, nanti di mana kementeriannya nih, di kementerian yang perlu diperbaiki berdasarkan dugaan tindak pidana berdasarkan penyelidikan tersebut," kata Ali di Jakarta, Senin 24 Februari 2020.
Namun, bukan berarti KPK tidak punya wewenang menghapus sadapan tersebut. Aturan baru&nbsp;KPK,&nbsp;yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memberikan ruang kepada&nbsp;KPK&nbsp;untuk memusnahkan hasil sadapan yang tidak terkait perkara tindak pidana korupsi.
Hanya saja, kata Ali, KPK tidak ingin serta-merta menerapkan aturan itu terhadap hasil sadapan 36 kasus di tahap penyelidikan yang dihentikan.
"Pemusnahan hasil penyadapan menurut UU KPK memang ada di Pasal 12D, di sana ada dimusnahkan ketika tidak berhubungan dengan pembuktian, baik itu penyelidikan, penyidikan atau penuntutan," ujarnya.
Aturan yang dimaksud adalah Pasal 12D ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal tersebut berbunyi:
"(2) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib dimusnahkan seketika."
Ali mengatakan pengkajian dilakukan karena sebagian besar kasus yang dihentikan penyelidikan dimulai sejak UU KPK yang lama. Menurutnya, ada perbedaan mekanisme jika ingin memusnahkan hasil sadapan tersebut.

36 Kasus Dihentikan KPK, Bagaimana Nasib Hasil Sadapannya?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi