JAKARTA, REQnews - Dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Paniai bakal diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diteliti apakah layak dilimpahkan ke pengadilan.
"Biar Kejaksaan Agung yang ngolah," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 25 Februari 2020.
Untuk itu, dia berencana memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membicarakan hasil penyelidik Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebelumnya Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya bahwa peristiwa Paniai 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan ini sebelumnya diambil melalui sidang paripurna khusus Komnas HAM.
Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menjelaskan, pada kala itu terjadi peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Pada kejadian yang sama terdapat 21 orang yang mengalami luka penganiayaan.
Pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terbagi dua yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Genosida berkaitan dengan pembersihan etnis tertentu oleh penguasa. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
Sementara tewasnya empat warga serta terlukanya beberapa orang lainnya di kasus Paniai, menurut banyak pihak, adalah akibat polisi diserang masyarakat setempat. Aparat harus melakukan upaya pembelaan diri.
&nbsp;

Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai Ditangani Kejagung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi