JAKARTA, REQnews - SETARA Institute menyayangkan sekaligus mengecam kasus intoleransi yang menimpa keluarga Slamet Jumiarto di Bantul, Provinsi DI Yogyakarta yang dilakukan oleh perangkat RT 8 dan warga Dusun Karet Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Slamet dan keluarga-nya yang beragama nonmuslim, sempat diusir dari rumah kontrakannya. Pada mulanya ia menolak dan sempat membuat perangkat RT 8 dan warga Dusun Karet Pleret, namun pada akhirnya keluarga Slamet akhirnya "diselamatkan" oleh banyak pihak dari luar dusun, aktivis sosial-budaya, Bupati Bantul dan Gubernur DIY, yang meminta Slamet untuk teta bertahan dan sebaliknya mengecam perangkat RT 8 dan Warga Dusun Karet Desa Pleret. Berbagai pihak juga mengecam perlakuan intoleransi tersebut dan melalui siaran persnya, Selasa (3/4/2019), SETARA Institute, menyatakan sikapnya melalui siaran pers yang diterima REQnews. "Aturan yang memuat eksklusi sosial atas non-muslim dari dusun tersebut, yaitu Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 tentang Persyaratan Pendatang Baru di Dusun Karet, pada akhirnya juga dicabut. Secara substantif SK tersebut juga harus batal demi hukum, karena muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Tentu ada proses yang rumit sebelum keputusan akhir diambil secara relatif cepat," demikian rilis SETARA Institute. SETARA Institute juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bantul Suharsono yang langsung mengecam dan meminta aturan diskriminatif di Dusun Karet tersebut dicabut. Standing position Bupati Bantul ini disebut SETARA Institute, bukan sikap pertama yang menunjukkan kuatnya perspektif toleransi sebab sebelumnya sikap dengan nada yang sama juga ditunjukkan dalam kasus penolakan Camat Pajangan oleh warga karena yang bersangkutan non-Muslim. Juga dalam kasus perusakan persiapan sedekah laut oleh kelompok intoleran. SETARA Institute juga menjurakan tabik kepada Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY, yang melalui Sekda DIY menyampaikan sikap toleran yang sama dan menyatakan bahwa aturan tersebut mesti dibatalkan. Juga kepada DPRD DIY dan lebih-lebih elemen masyarakat sipil DIY atas inisiatif yang baik untuk menghadirkan keadilan bagi korban. Atas situasi tersebut, SETARA Institute memberikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, aturan yang diskriminatif di tingkat lokal bukanlah fenomena tunggal di Pleret. Begitu banyak kebijakan negara yang diskriminatif mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat RT. Ketentuan-ketentuan demikian nyata-nyata mendorong eksklusi sosial, melegalisasi intoleransi, melanggar hak dan mengakibatkan luka moral (moral injury) atas minoritas, khususnya minoritas keagamaan. SETARA Institute mendesak pemerintah agar menghentikan eksklusi terhadap minoritas, dengan melakukan tindakan yang progresif untuk mengatasi regulasi lokal yang diskriminatif. Kedua, belajar dari kasus Pleret Bantul, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap pemukiman-pemukiman eksklusif yang menciptakan segregasi sosial berdasarkan agama seperti di Dusun Karet. Dusun Karet bukan gejala unik. Dalam perkembangan kontemporer, banyak sekali pemukinan yang eksklusif dalam bentuk perumahan-perumahan berdasarkan agama tertentu. Di dalam iklim kemerdekaan, perumahan eksklusif berdasarkan agama tertentu merupakan kemunduran peradaban yang memuat kontra narasi atas kemajemukan. Fenomena ini akan menutup ruang perjumpaan antar identitas yang berbeda dan menebalkan kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan dan keterancaman dalam melihat identitas yang berbeda. Pemerintah harus segera mengikis terjadinya segregasi sosial semacam itu dengan menolak perizinan perumahan yang eksklusif berdasarkan identitas agama sebab berpotensi merusak kebinekaan Indonesia.(*)

Kasus Pleret-Bantul, SETARA Institute Minta Hentikan Eksklusi pada Minoritas!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi