JAKARTA, REQnews&nbsp;- Kasus di PT Asuransi Jiwasraya (persero) merupakan perampokan pensiunan, maka harus dihentikan, jadi jangan dipolitisasi.&nbsp;Hal itu diungkapkan&nbsp;Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Jakarta, Rabu 26 Februari 2020
"Sebuah kebobrokan yang harus kita setop," ujar Menteri Erick di Jakarta.
&nbsp;Saat ini, lanjut dia, kasus Jiwasraya sudah masuk proses hukum dan pemerintah memastikan prosesnya berjalan solid.&nbsp;Justru ini memastikan negara hadir ke rakyatnya. Sekarang tinggal bagaimana prosesnya apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.&nbsp;
Sementara, Erick menyampaikan sedang mengupayakan menyelesaikan pembayaran klaim nasabah Jiwasraya pada Maret 2020.
Untuk itu dia sudah&nbsp;berkoordinasi dengan OJK, DPR dan Kemenkeu. Jika restrukturisasinya disetujui&nbsp; semua pihak dan payung hukumnya jelas Maret nasabah Jiwasraya bisa menerima kembali uang pernah ditanamkan.
&nbsp;Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan porsi Asuransi Jiwasraya dalam industri asuransi Indonesia hanya satu persen dan kasus yang membelit perusahaan BUMN itu segera selesai.
&nbsp;
&nbsp;

Erick: Sudah Ditangani Hukum, Jangan Politisasi Lagi Kasus Jiwasraya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi