JAKARTA, REQnews -&nbsp;Seorang PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang diketahui terpapar radikalisme kini menghadapi ancaman nyata pemecatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebut, pemecatan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
"Hak dan kewajiban PNS diatur dalam PP 53 Tahun 2010. PNS wajib taat kepada NKRI dan Pancasila, jika radikal artinya tidak patuh," kata Chaidir di Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.
Sementara ini, Chaidir berkata pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Setelah pemeriksaan dari Kesbangpol baru diputuskan oleh BKD, apakah PNS tersebut dipecat atau tidak.
Sementara itu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri menyatakan pihaknya akan segera memproses seorang PNS yang diduga terpapar paham radikalisme.
"Kalau dianggap berbahaya untuk institusi ada pertimbangan lain dari Badan Kepegawaian Daerah," ujarnya.
Sebelumya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku menerima informasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) ada satu orang PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang diduga terpapar paham radikalisme.

PNS DKI Terpapar Radikalisme Bakal Dipecat, Kok Gak Direhab Saja?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi