JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kantor Hukum dan HAM Lokataru mengecam dan menolak proses pemidanaan Direktur PT. Dutasari Citralaras Roni Wijaya atas sangkaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana perpajakan.
Founder&nbsp;Lokataru Haris Azhar menyebut, kasus pidana pajak tersebut jelas dipaksakan. Selain itu ada dugaan pemerasan dalam penanganan di dalamnya.
Adapun kronologis singkat atas kasus yang menimpa Roni Wijaya adalah sebagai berikut, sebagaimana rilis resmi Lokataru:
a. Bahwa klien kami, sebagai salah satu pemegang saham PT Dutasari Citralaras, pernah ditahan atas tuduhan proses sandera pajak terhadap penanggung pajak (gijzeling) atas hutang pajak dari PT. Dutasari Citralaras pada Desember 2017. Terhadap hal itu, klien kami dipaksa melunasi seluruh hutang pajak dari PT. Dutasari Citralaras, sedangkan pemegang saham yang lain tidak dibebankan pelunasan hutang pajak.&nbsp;Klien kami dibebaskan pada bulan Februari 2018;
b. Bahwa setelah dibebaskan pada tahun 2018, klien kami disangkakan melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktur pajak fiktif dan dilakukan penyidikan pada bulan Mei 2018.
c. Bahwa perkembangan hingga saat ini, klien kami masih berada dalam proses penyidikan di Ditjen Pajak dengan agenda terakhir penyerahan tahap 2 pada 11 Februari 2020.
Dalam proses penyidikan di Ditjen Pajak, kami menemukan kejanggalan, yaitu:
Pertama, dalam proses penyidikan atas sangkaan tindak pidana terhadap klien kami, terdapat dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan pada bidang tindak pidana khusus, Kejaksaan Agung RI. 
Dugaan tindak pidana pemerasan tersebut dilakukan melalui permintaan pembayaran sejumlah uang atas beberapa transaksi untuk kepentingan oknum jaksa tersebut. Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh klien kami, oknum Jaksa tersebut menjanjikan akan melakukan pengunduran waktu pemeriksaan klien kami.
Setidaknya pemerasan terhadap klien kami dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
1) Tahap pertama, yaitu permintaan sejumlah pembayaran terhadap klien kami, dengan janji akan dilakukan pengunduran waktu terhadap agenda penyidikan pada Ditjen Pajak berupa penyerahan tahap 2 (dua), yang semula dijadwalkan pada bulan Agustus 2019 dijanjikan diundur menjadi bulan Februari 2020. Terhadap hal ini, karena takut akan ditahan, maka klien kami melakukan pembayaran kepada oknum jaksa, dan akhirnya agenda penyerahan tahap 2 (dua) diundur;
2) Tahap kedua, yaitu permintaan sejumlah pembayaran terhadap klien kami sekitar bulan Januari 2020, dengan janji akan dilakukan pengunduran waktu terhadap agenda penyidikan pada Ditjen Pajak berupa penyerahan tahap 2 (dua), yang semula dijadwalkan pada bulan Februari 2020 dijanjikan diundur menjadi bulan Agustus 2020. Terhadap hal ini klien kami menolak melakukan pembayaran dan akhirnya panggilan terhadap klien kami dalam agenda penyerahan tahap 2 (dua) tidak diundur. Klien kami dipanggil pada tanggal 11 Februari 2020 di Ditjen Pajak dengan agenda penyerahan tahap 2 (dua).
Terhadap hal ini, kami menduga kuat ada hubungan antara oknum jaksa yang melakukan pemerasan terhadap klien kami dengan pihak penyidik pada Ditjen Pajak. Dugaan ini kami dasarkan atas adanya tindakan berupa pengunduran waktu agenda penyidikan (penyerahan tahap 2 (dua)) pada Ditjen Pajak, yang sejalan dengan pembayaran sejumlah uang oleh klien kami kepada oknum jaksa (pemerasan tahap pertama). &nbsp; Kedua, klien kami merupakan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi proyek hambalang yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan berkedudukan sebagai whistle blower. Sehingga klien kami turut andil dalam membantu KPK dengan memberikan informasi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
Sebagai whistle blower, klien kami dilindungi untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Terhadap hal ini, KPK sudah menyurati Direktur Penuntutan pada bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada bulan Agustus 2019, untuk meminta penundaan penanganan perkara klien kami sampai perkara yang sedang ditangani KPK mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Hal ini tidak diindahkan oleh bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung dengan melakukan koordinasi ke penyidik pada Ditjen Pajak, buktinya penanganan perkara klien kami tetap dilanjutkan dengan agenda panggilan untuk penyerahan tahap 2 (dua) di Ditjen Pajak pada tanggal 11 Februari 2020.
Atas alasan-alasan yang telah kami sebutkan di atas, maka kami menuntut:
Pertama, agar Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI menghentikan proses penyidikan klien kami.
Kedua, agar Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, setidak-tidaknya melakukan penundaan dalam pemeriksaan terhadap klien kami sesuai dengan Surat dari KPK kepada Direktur Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, tertanggal 20 Agustus 2019, sampai dengan proses penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).
Ketiga, agar Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan segera mengambil langkah-langkah yang perlu dalam menindaklanjuti dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

Lokataru Sebut Kasus Roni Wijaya adalah Pidana Pajak yang Dipaksakan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi