Sejarah Gedung Kejaksaan RI yang Pernah Satu Atap dengan MA Kini Sudah 'Merdeka'

Kamis, 05 Maret 2020 – 14:33 WIB

Komplek Kejaksaan Agung. (dok)

Komplek Kejaksaan Agung. (dok)

JAKARTA, REQnews – Banyak yang tidak tahu Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dulunya pernah satu atap dengan Mahkamah Agung (MA) di sebuah bangunan tua Belanda.

Namun pada 10 November 1961 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Komplek Kejagung oleh Jaksa Agung R.Goenawan di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tujuh tahun kemudian gedung tersebut diresmikan oleh Jaksa Agung Soegih Arto pada tanggal 22 Juli 1968, bangunannya bisa kita saksikan di dekat Blok M sekarang.

Sebelumnya gedung Kejaksaan berada di jalan Lapangan Benteng Timur, Jakarta Pusat. Di sebuah bangunan tua buatan Belanda dengan ukuran yang terbilang kecil dan satu atap dengan MA.

Kegiatan kedua lembaga negara penting di bidang hukum itu hanya berbeda ruangan saja. Letaknya di Komplek Kementerian Keuangan sekarang.

Ketika sudah diresmikan pada tahun 1968 ukuran Gedung Kejagung pun belum sebesar sekarang. Hanya ada satu gedung utama yang menjadi tempat kerja para jaksa.

Semakin bertambahnya Jaksa dan kebutuhan lainnya gedung Kejaksaan pun bertambah fungsinya sehingga pemerintah melakukan kembali pembangunan gedung bidang pengwasan, bagian rumah tangga, dan poliklinik yang terletak di belakang gedung utama.

Sekarang setidaknya ada tujuh gedung bertingkat lima di Komplek Kejagung Kebayoran Baru. Selain Gedung Utama tempat Jaksa Agung berkantor ada Gedung Bundar untuk Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus, ada gedung Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, bidang Pembinaan, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pidana Umum, Gedung untuk Pusat Penerangan Hukum serta gedung parkir yang menjadi satu dengan rumah tahanan serta sebuah masjid.

Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka terutama dalam bidang penuntutan, penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dan pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang (UU).

UU tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat melakukan bidang penuntutan umum secara merdeka.

Merdeka memiliki arti bebas atau dapat melakukan segala tugasnya tanpa terikat dengan pihak tertentu termasuk tempat saat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU yang berlaku.(Anita)